TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menanggapi soal kebijakan-kebijakan PSI yang dianggap kontroversial. Ia mengatakan kebijakan PSI sudah sesuai dengan nilai dasar perjuangan yang sudah dirumuskan dan nilai ini takkan dapat dinegosiasikan sekalipun dengan resiko kehilangan elektabilitas.
“Nilai ini tidak dapat dinegosiasikan. Bahkan dengan resiko elektabilitas,” kata pria yang akrab dipanggil Toni ini, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 26 Desember 2018.
Baca: Alasan PSI Instruksikan Kader Muslim Ucapkan Selamat Natal
Toni mengatakan bagi partainya, politik tidak selalu terkait dengan kalkulasi elektabilitas, maka ideologi pun tak dapat digadaikan demi perolehan suara.
Meski demikian, Toni mengaku tidak tahu apakah kontroversi ini akan menurunkan atau justru menaikkan elektabilitas PSI. “Ada mungkin yang menolak tapi pasti ada juga yang mendukung,” kata dia.
PSI dianggap kontroversial karena mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak lumrah. Ketua Umum PSI Grace Natalie sebelumnya sempat mengatakan bahwa mereka menolak perda syariah dan perda Injil serta poligami. Terakhir pernyataan PSI yang kontroversial adalah imbauan kepada kader-kadernya yang muslim untuk mengucapkan selamat natal.
Baca: Beda Pandangan soal Poligami dan Perda, 4 Kader PSI Dinonaktifkan
Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Mohamad Guntur Romli mengatakan instruksi Sekjen PSI Raja Juli Antoni itu bertujuan untuk menciptakan budaya politik toleran. “Budaya politik toleransi harus direkayasa, harus diciptakan," kata Guntur Romli yang juga dikenal sebagai aktivis muda NU dalam siaran tertulisnya, Selasa, 25 Desember 2018.
Ia menambahkan bahwa dirinya menghormati partai-partai lain yang memiliki nilai berbeda. Maka ia pun berharap agar partai lain juga memahami bahwa PSI juga memiliki nilai yang berbeda. “Masing-masing partai otonom, dan memiliki kebebasan mengurus rumah tangga sendiri,” kata Guntur.
