Jokowi Minta Babinsa Tingkatkan Kemampuan Teritorial

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berbicara di depan awak media usai buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berbicara di depan awak media usai buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) meningkatkan kemampuan teritorial. Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan langsung kepada ribuan Babinsa di Bandung.

    Baca: Sri Mulyani Tersenyum Saat Ditanya Soal Cawapres Jokowi

    “Kemampuan teritorial yang Saudara miliki harus ditingkatkan, diperbaiki," kata Jokowi di Hanggar KFX/IFX, Kementerian Pertahanan, kompleks PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Selasa, 17 Juli 2018.

    Menurut Jokowi, peningkatan kemampuan teritorial itu di antaranya temu cepat, lapor cepat, kemampuan manajemen, kemampuan penguasaan wilayah, detail, satu per satu, rumah ke rumah.

    "Kemampuan perlawanan rakyat, bagaimana meningkatkan kemampuan rakyat dalam menghadapi ancaman, bagaimana pembinaan kemampuan dalam bela negara oleh rakyat,” ujar Jokowi.

    Adapun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pada pertemuan itu, berkumpul 4.505 orang Babinsa. Mayoritas berasal dari Babinsa di bawah Kodam III/Siliwangi, yakni 4.435 orang. Selebihnya 70 orang berasal dari perwakilan 14 Kodam dari seluruh Indonesia. “Seluruh Bintara Pembina Desa di seluruh TNI hari ini berjumlah 60.239 orang,” ujar Hadi.

    Baca: Soal Cawapres, Jokowi: Kalau Belum Matang Dikeluarkan, Gimana?

    Ribuan anggota Babinsa tersebut sengaja dikumpulkan di Bandung untuk mendengarkan pengarahan langsung Presiden Jokowi. Dalam kegiatan itu, Jokowi hadir ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, serta penjabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.