INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memaparkan, selain Waduk Jatigede, ada tujuh waduk lain yang harus dibangun di Jawa Barat, di antaranya Sukamahi, Ciawi, Matenggeng, dan Leuwikeris. “Dengan adanya waduk tersebut, ketahanan pangan akan betul-betul terjaga,” katanya setelah menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Bakti PU ke-72 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Halaman Depan Gedung Sate Bandung, Senin, 4 Desember 2017.
Selain itu, menurut dia, beberapa ruas jalan tol kini sedang dibangun di Jawa Barat. “Termasuk Bogor–Ciawi–Sukabumi dan Cisumdawu. Tahun depan InsyaAllah Garut–Tasikmalaya. Ini dampaknya pada kesejahteraan masyarakat akan terasa lebih cepat meningkat, khususnya kepariwisataan,” ujar Demiz, sapaan akrab Deddy.
Baca Juga:
Dalam sambutan tertulis, yang dibacakan Demiz pada upacara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono mengajak semua sektor untuk meningkatkan kerja sama dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur yang diamanahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Memasuki akhir tahun ketiga Kabinet Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan sembilan bendungan dan sedang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia serta diselesaikan pembangunan 2.623 kilometer jalan baru. Dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat.
Dari 2015 sampai akhir tahun 2017 telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 kilometer, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sedangkan sampai akhir 2019, optimistis menyelesaikan jalan tol baru sepanjang 1.851 kilometer. Berbagai pembangunan infrastruktur telah mengangkat pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. Indeks Daya Saing Global Indonesia naik dari peringkat 41 menjadi 36. Sementara Indeks Daya Saing Infrastruktur naik dari peringkat 60 menjadi 52.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Nana Suhana menuturkan, penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai apresiasi atas prestasi para aparatur di lapangan. “Mulai masyarakat hingga pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum,” katanya. (*)