TEMPO.CO, Jakarta - Kendati Pemerintah Amerika Serikat telah mencabut larangan masuk bagi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Pemerintah Indonesia belum mendapatkan penjelasan lengkap soal sempat dilarangnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke AS.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Pemerintah AS belum memberikan penjelasan lengkap. "Satu, kami hargai laranganya sudah tidak ada lagi. Tetapi, kami sampaikan juga bahwa kami tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal itu terjadi," ujar Retno tegas saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 23 Oktober 2017.
Baca juga: Begini Kronologi Jenderal Gatot Nurmantyo Ditolak Masuk AS
Jenderal Gatot Nurmantyo sempat dilarang masuk AS saat hendak terbang ke sana pada hari Sabtu, 21Oktober 2017. Padahal, Gatot mendapatkan undangan resmi dari militer AS untuk mendatangi Konferensi Bersama Panglima Angkatan Bersenjata yang digelar di Washington DC, AS, pada tanggal 23-24 Oktober 2017.
Larangan tersebut menimbulkan kehebohan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia kemudian meminta penjelasan dari pihak AS. Belakangan, pihak pemerintah AS mengatakan bahwa ada masalah internal yang berujung pada larangan tersebut.
Baca juga: DPR Pertanyakan Penolakan AS terhadap Panglima Gatot Nurmantyo
Adapun hari ini, waktu Indonesia, larangan tersebut telah resmi dicabut. Pemerintah AS serta Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Joseph Dunford pun memastikan akan menyambut hangat Gatot saat nanti tiba di Amerika.
Retno menegaskan kembali bahwa ia menghargai respon cepat AS atas masalah yang dialami Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, kata ia, penjelasan lengkap tetap dibutuhkan agar kesalahan serupa tak terulang.
Baca juga: Panglima TNI Kecewa Tak Bisa Masuk AS: Mudah-mudahan...
Kabar terakhir yang diterima, pemerintah AS dan otoritas otoritas terkait masih berkoordinasi soal apa yang terjadi. Retno menyampaikan, dirinya belum mendapatkan info kapan klarifikasi akan diberikan.
"Kami menunggu. Kami memiliki strategic partnership dengan AS. Indonesia dinilai sebagai negara penting tetapi ada kejadian seperti ini yang memang memerlukan klarifikasi," ujarnya.
