TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Agung MA Rahman menyatakan, pihaknya akan mengajukan kasus HAM Tanjungpriok dan Timur Timor sebagai prioritas pertama dalam pengadilan HAM. Demikian disampaikan Rahman usai mengikuti sidang kabinet di gedung utama Sekretariat Negara, Jakarta (14/1). Itu menanggapi diangkatnya18 hakim HAM ad hoc oleh Presiden Megawati, Sabtu (12/1). Rahman tidak keberatan terhadap 18 nama hakim yang diangkat seperti diusulkan Mahkamah Agung (MA) itu. Dia meminta agar pengadilan HAM bisa segera digelar. “Siapa pun yang jadi (hakim HAM ad hoc, red), yang terpenting adalah peradilan HAM-nya,” kata dia. Seperti diketahui, Presiden telah menandatangani Keppres pengesahan 18 nama Hakim HAM ad hoc, Sabtu (12/1). Saat ini para hakim itu tinggal menunggu pelantikan oleh MA. (Dede Ariwibowo – Tempo News Room)
Berita terkait
Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024
45 detik lalu
Nama Ahok dan Anies masuk dalam bursa calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Bahkan keduanya disandingkan sebagai duet Ahok-Anies.
Baca SelengkapnyaGibran Ungkap Partai Pendukung Sudah Sodorkan Nama untuk Menteri: Keputusan di Tangan Pak Prabowo
2 menit lalu
Gibran mengatakan partai-partai sudah menyodorkan nama-nama untuk posisi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo - Gibran.
Baca Selengkapnya5 Bukti Orang Utan Primata yang Cerdas dan Mirip Manusia
3 menit lalu
Orang utan memiliki kemiripan DNA 96.4 persen terhadap manusia, mereka termasuk primata cerdas yang beradaptasi dengan baik di alam maupun tempat penangkaran.
Baca SelengkapnyaProgres Sumbu Kebangsaan IKN Sudah 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan
4 menit lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSamsung Disebut akan Gunakan Kartu Grafis Buatan Sendiri pada Chipset Ponsel Flagshipnya
8 menit lalu
Samsung disebut ingin mengembangkan arsitektur GPU-nya sendiri yang akan diterapkan pada Exynos 2600.
Baca SelengkapnyaProgres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan
14 menit lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSenjata AS Digunakan dalam Serangan Israel ke Lebanon, Diduga Langgar Hukum Internasional
17 menit lalu
Sejak 7 Oktober, 16 pekerja medis tewas akibat serangan udara Israel di Lebanon, dan 380 orang lainnya tewas termasuk 72 warga sipil.
Baca SelengkapnyaPejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya
17 menit lalu
Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaHamas Terima Usulan Gencatan Senjata, Israel Ultimatum Rafah Dikosongkan
17 menit lalu
Proposal gencatan senjata disetujui oleh Hamas di tengah ancaman invasi Israel ke Rafah.
Baca SelengkapnyaRespons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
25 menit lalu
Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
