TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung tindakan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Hamid Awaludin yang membantu Tommy Soeharto untuk mencairkan duit di BNP Paribas London sebesar Rp 90 miliar. Apalagi saat itu Tommy tidak terlibat perkara korupsi. "Pertanyaannya adalah, apakah uang itu haram atau tidak? Sudah ada surat keterangan bahwa pada saat itu tiga orang pengusaha itu tidak ada yang terlibat pidana korupsi," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Jakarta, kemarin. Menurut Kalla, biasanya setelah melakukan korupsi orang membawa kabur uang jarahannya itu ke luar negeri. "Orang korupsi itu tidak pernah bawa masuk uang ke dalam negeri. Orang korupsi itu dari sini dibawa keluar," ujarnya. Karena itu, dia meminta pencairan duit Tommy ini tidak dicurigai. Dia berharap, masuknya uang Tommy ke Indonesia bisa berguna untuk investasi. Memang diakui Kalla, masalah pencairan itu menimbulkan pro kontra pemikiran di masyarakat. Padahal kalau ada orang Indonesia yang bawa uang keluar negeri, selalu dianggap tidak benar. Sekarang ketika Tommy membawa masuk dana ke tanah air, masyarakat juga mencurigai sebagai hasil korupsi. "Bawa uang keluar negeri marah, bawa uang masuk dalam negeri juga marah," ujarnya. Sejauh ini Kalla sendiri tidak tahu apakah penggunaan rekening Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk mencairkan duit itu melanggar undang-undang atau tidak. "Itu soal prosedural. Wakil Presiden tidak bisa membaca semua." kata dia. SUTARTO