TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono mengatakan penguasa Orde Baru Soeharto tak terlibat dalam proses terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal pula dengan istilah Supersemar. Inisitif meminta surat itu kepada Presiden Soekarno muncul dari tiga jenderal Angkatan Darat. "Setahu saya itu inisiatif tiga jenderal. Mengapa? Karena mereka spontan bercerita sama," kata Moerdiono, yang staf Gabungan V KOTI berpangkat Letnan Satu tempo itu, kemarin. "Bukan atas perintah Pak Harto." Ketiga jenderal tersebut adalah Jenderal M Jusuf, Jenderal Amir Machmud, dam Jenderal Basuki Rahmat. Ketiganya membawa Supersemar dari Presiden Soekarno, lalu memberikannya kepada Letnan Jenderal Soeharto yang Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Moerdiono menyampaikan itu dalam diskusi bertema Duduk Perkara Supersemar yang dihadiri tokoh politik 1966, seperti: Ridwan Saidi, Rusdi Thamrin, dan dua sejarawan Aminudin Kasdi dan Asvi Warman Adam. Moerdiono ketika kejadian menjadi bawahan Sutjipto, Kepala Gabungan V KOTI. Menurut Moerdiono, kepergian ketiga jenderal tadi menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor terjadi secara kebetulan. Surat itu trebit secara kebetulan berdasarkan kondisi keamanan saat itu. Dalam kesaksiannya, Moerdiono menampik anggapan para jenderal menekan Soekarno membuat surat perintah dengan menodongkan senjata. "Saya kenal para jenderal itu bukan model begitu," katanya. "Saya tidak percaya." Teks asli Supersemar, kata Moerdiono, berjumlah dua lembar. Satu poin dalam surat itu berisi perintah kepada Soeharto mengendalikan kondisi yang dinilai sudah kacau. Surat itu menjadi satu lembar, katanya, atas dasar kepraktisan. Perkembangan teknologi fotokopi, katanya, memudahkan orang mengkopi surat dan tanda tangan Soekarno dalam satu lembar. "Seingat saya aslinya dua lembar," tuturnya.Berdasarkan Supersemar itu, kata dia, Soerhato juga tak diwajibkan melaporkan segala sesuatu setelah keadaan terkendali. "Bunyinya begitu, kalau Pak Harto melaporkan seperti itu, ya..seperti TNI melaporkan tugasnya," ujarnya. Moerdiono meyakini teks Supersemar ada, bukan rekaan. Soal naskah yang hilang, Ia menilai wajar sehingga belum diketemukan, seperti teks proklamasi yang helang dan baru kembali disimpan negara setelah bertahun-tahun. Ia mengatakan tak menemui hasil saat menjadi menteri mencoba mencari naskah surat perintah itu. Sejarawan Asvi Warman Adam mempertanyakan keberadaan naskah tersebut, dan pelaksanaan atas naskah yang beredar. "Dari perbedaan naskah itu, isinya itu apakah dilaksanakan atau tidak, dilaporkan atau tidak ke Presiden Soekarno," ujar peneliti di LIPI itu. Menurut Asvi naskah Supersemar yang beredar tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam kata-kata, letak lambang garuda dan tanda tangan, kop surat. " Yang satu kop surat presiden di cetak nah yang satu lagi diketik," ujarnya mencontohkan. Asvi juga mempertanyakan rekonstruksi dan diorama soal lahirnya Supersemar karena dinilai cukup penting melihat keterlibatan Soeharto. Dalam pembuatan diorama tersebut terjadi perdebatan dan Soeharto digambarkan pasif tidak merebut kekuasan dari tangan Soekarno.dian yuliastuti