Hassan Wirajuda: Batas dengan Singapura Sudah Final
Reporter
Editor
Senin, 19 Februari 2007 20:43 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan garis batas antara Indonesia dengan Singapura yang terletak antara Batam dan Singapura telah final. "Garis batas di atas Batam sampai di atas Nipah itu sudah selesai," kata Menteri di di kantornya, Senin petang (19/02).Sambil menggambarkan garis batas tersebut menggunakan kakinya, Hasan menegaskan bahwa apapun yang terjadi, garis itu tidak akan berubah lagi. "Jadi apapun yang ditambahi, reklamasi disini misalnya, tetap saja garis itu tidak akan berubah," ujarnya, masih dengan menggerak-gerakkan kakinya sebagai gambaran. Meski begitu, ia menambahkan, masih ada bagian yang belum selesai di bicarakan. Yakni, “18 mil ke arah barat dan 12 mil ke arah timur dari garis itu.” Taapi, katanya, “Apakah kemudian itu akan terpengaruh reklamasi, masih tanda tanya."Mengenai klaim Singapura bahwa wilayahnya bertambah 12 km karena pengurukan, sehingga harus ada perubahan batas, menurut Hasan hal itu tidak akan terjadi. Ia juga menolak bila pelarangan ekspor pasir kita ke Singapura dikait-kaitkan dengan masalah batas wilayah ini. "Pertimbangan utama pemerintah melarang itu adalah kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaiki lagi," kata Hasan. Ia menjelaskan bahwa pulau-pulau yang digali pasirnya itu adalah pulau-pulau kecil terluar, sehingga pulau itu menjadi lebih rendah dari permukaan laut dan tidak terbayangkan bagaimana memperbaikinya. "Isu ini menjadi sangat sensitif dan terkait dengan kedaulatan kita," kata Hasan sambil berjalan ke arah mobilnya. Oleh karena itu Hasan sangat mendukung kebijakan Menteri Perdagangan yang melarang ekspor pasir. Mengenai pemberitaan di media Singpura yang mengatakan bahwa pelarangan ekspor pasir itu menghambat bisnis properti disana, Hasan menanggapinya dengan mengatakan, "Itu bukan urusan kita." Dia menegaskan bahwa melarang atau tidak melarang ekespo pasir itu adalah kedaulatan kita. Hasan mengatakan bahwa sampai saat ini pun tidak ada protes langsung dari pemerintah Singapura mengenai hal itu yang masuk padanya. Titis Setyaningtyas