TEMPO Interaktif, Jakarta: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 11,2 trilyun ternyata belum mampu mendongkrak mutu dan layanan pendidikan. Terbukti, biaya dan pungutan di sekolah masih banyak. Orang tua murid, terutama dari keluarga miskin, masih terbebani.Hal ini terungkap dalam hasil survey yang dilakukan Indonesia Coruption Watch (ICW) bersama sembilan lembaga mitra terhadap 8265 responden yang tersebar di sepuluh kota, antara lain Banjarmasin, Bau-Bau, Garut, DKI Jakarta, Makassar, Lombok Tengah, Manado, Padang, Sumba Barat, dan Tangerang. Hasil survey mengungkapkan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua murid masih tetap tinggi. Hal ini terjadi karena pengelola sekolah masih melakukan pungutan. Setidaknya ada 21 jenis pungutan yang dilakukan sekolah. Uang Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket merupakan pungutan terbesar, yakni Rp.98,050. Kemudian diikuti pendaftaran uang masuk sekolah sebesar Rp.70,615, uang bangunan sebesar Rp. 65.289, serta uang kursus sekolah sebesar Rp. 53.220. Besar dan banyaknya pungutan ini tidak disertai pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua murid. ICW mencatat hanya pada pungutan uang pesta ujian akhir atau uang SPP yang ada pertanggung jawaban pada orang tua murid. Selain itu, fasilitas dan sarana sekolah dasar (SD) juga merupakan poin yang paling banyak dikeluhkan orang tua murid. Sebanyak 21 persen dari responden bahkan mengeluhkan buruknya fasilitas toilet atau kamar mandi. “Di SD Gaddong, Makasar, Toiletnya hanya diperuntukkan bagi guru dan tamu sekolah. Siswa tidak diperkenankan menggunakannya,” kata Mawardi dari Perak Institut Makassar. Kurangnya fasilitas sekolah yang banyak dikeluhkan orang tua murid adalah buku pinjam gratis, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang koperasi, alat peraga praktek dan ruang perpustakaan. Sedangkan keluhan orang tua murid terhadap terhadap kinerja guru mencapai 20,04 persen. Komunikasi dan pendekatan guru dalam mengajar adalah keluhan yang paling banyak ditemui, sebesar 30,50 persen dan 28,84 persen. Sedangkan keluhan terhadap disiplin guru sebesar 24,94 persen. Yang mengejutkan adalah, dari 8265 responden, hanya 43,79 persen orang tua murid yang mengetahui keberadaan Komite Sekolah. Sisanya tidak mengetahui sama sekali. Pahadal kebijakan komite sekolah telah digulirkan lebih dari lima tahun. Dwi Riyanto Agustiar