TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Program Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) Asad Nugroho menyatakan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih belum maksimal. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Otoritas Kemanan Pangan Nasional (OKPN). “Dari hasil riset kami tentang pemanis buatan, ada beberapa produk yang tidak mencantumkan zat tersebut tapi lolos di BPOM,” kata Asad saat membuka seminar “Konsolidasi Sistem Keamanan Pangan di Indonesia” di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (25/01). Wilayah kerja OKPN, menurut Purwiyatno Hariyadi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), hanya terbatas pada pengkajian dan pembuatan regulasi dan pengembangan standar pangan. Dengan demikian tidak akan tumpang tindih dengan BPOM. “OKPN hanya sebatas melakukan pengkajian dan pengembangan standar pangan saja. BPOM-lah yang nanti akan mengoperasionalkan regulasi standar pangan yang dihasilkan OKPN.” kata Purwiyatno. Selain memberikan kajian ilmiah dan regulasi pangan kepada BPOM, OKPN juga akan membuat kinerja pemerintah dalam mengkonsolidasi ketahanan pangan menjadi lebih efektif. Draf PKPN masih digodok sebelum diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah, terutama ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Dwi Riyanto Agustiar