TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku turut stres gara-gara kasus e-KTP atau korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik di kementeriannya. Bahkan, menurut dia, kasus tersebut hampir menghambat penyelesaian perekaman data karena kementerian kehabisan blangko dan tak sempat melakukan pengadaan ulang.

"Bayangkan saja, selama 1,5 tahun 98 pejabat kami bolak-balik karena dipanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk bersaksi dalam kasus itu," kata Menteri Tjahjo pada saat kunjungan kerja dan memberi pembekalan pada jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta pada Jumat 22 September 2017.

Tjahjo menuturkan, pejabat yang dipanggil KPK untuk diminta keterangan dari berbagai jenjang, mulai Eselon I sampai IV. Para pejabat kementeriannya pun sempat ketakutan untuk melakukan pengadaan blangko e-KTP. Padahal, target penuntasan program itu harus sudah selesai tahun ini.

Sampai akhirnya pada awal 2017, ketika blangko sudah benar-benar habis dan perekaman data belum selesai, Tjahjo meminta jajarannya mengadakan pengadaan blangko agar pelayanan di daerah tak terganggu. "Alhamdullilah, sampai sekarang ketika sudah 94 persen warga melakukan perekaman data e-KTP, blangkonya sudah siap tinggal didistribusikan."

Tjahjo memaparkan, 94 persen warga itu setara dengan 175.949.127 penduduk. Sedangkan penduduk yang masih belum melakukan perekaman data tersisa 9.300.584 jiwa. Jika masih ada sejumlah daerah mengeluhkan blangko cetak e-KTP kosong gara-gara kasus e-KTP, Tjahjo memastikan tak ada kekosongan blangko. "Blangko e-KTP sudah turun," ujarnya. "Tapi memang bertahap, tergantung besar kecil wilayahnya karena terkait lama tidaknya proses cetak."

PRIBADI WICAKSONO