Pansus Angket KPK dan Puslabfor Polri Bahas Rekaman OTT di BPK  

Reporter

Editor

Kamis, 14 September 2017 16:54 WIB

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi anggota Pansus Misbakhun saat memimpin audiensi bersama Mahasiswa Trisakti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pansus Hak Angket KPK menggelar rapat tertutup dengan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada Kamis, 14 September 2017, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Puslabfor, rapat dihadiri Brigadir Jenderal Alexander Mandalika dan Kepala Bidang Komputer Fisika Forensik Komisaris Besar Roedy Aris.

Rapat itu membahas rekaman kamera pengintai (CCTV) terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. OTT tersebut terkait dengan dugaan suap, yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Baca juga: Pansus Hak Angket Panggil Yulianis Tanya Penanganan Tipikor KPK

"Kami minta CCTV itu diperiksa dan dikaji Puslabfor mengenai keaslian rekamannya," ucap pimpinan Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu, saat ditemui sebelum rapat.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan rapat ini digelar tertutup. Prosedur ini dilakukan lantaran pembukaan rekaman CCTV menyangkut sejumlah pihak-pihak dan nama-nama tertentu yang belum tentu kebenarannya.

"Kalau itu dibuka, bisa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Kalau dilakukan dalam forum terbuka, itu bisa menimbulkan penafsiran yang beragam," tuturnya.

Sebelumnya, polisi telah menerima data rekaman tentang OTT di BPK saat rapat dengar pendapat antara Pansus Hak Angket KPK dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin pada Juli lalu. Saat itu, Syafruddin berjanji akan mempelajari rekaman tersebut.




DIAS PRASONGKO | JH

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

6 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya