Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 21 Juni 2017. Tempo/Irsyan Hasyim
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan partainya menyasar pemilih dari Jawa untuk mendongkrak perolehan suara PBB pada Pemilu 2019.
PBB menargetkan minimal mampu meraih empat persen suara sesuai Undang-Undang Pemilu, agar bisa memiliki wakil di parlemen. “Itu sekitar delapan juta suara nasional,” ujar Yusril pada saat peresmian kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang DI Yogyakarta Sabtu 9 September 2017.
Dari target minimal delapan juta suara, PBB berharap lima sampai enam juta suara disumbangkan dari provinsi di Pulau Jawa, yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.
Yusril menuturkan, UU Pemilu sudah tak bisa dilawan atau diuji lagi. Terlebih sudah empat kali diuji dan ditolak Mahkamah Konstitusi sehingga mau tak mau harus dihadapi semua partai.
“Tanpa meraih syarat minimal empat persen suara nasional, meskipun ada kader PBB yang memperoleh suara besar tetap tak akan bisa dilantik sebagai wakil rakyat di tingkat pusat,” ujarnya.
Yusril pun mendesak para pengurus partainya mulai bersiap diri menghadapi pemilu tahun 2019 mendatang. “Jangan sampai masyarakat ada yang bertanya-tanya lagi, ‘PBB ikut pemilu 2019 tidak ?’ Sudah pasti PBB ikut pemilu 2019,” ujar Yusril.
Yusril mengingatkan agar saat pemilu 2019, PBB tidak mengulang kesalahan yang menurutnya sepele seperti pemilu 2014 silam. Saat itu PBB sempat dinyatakan tidak lolos saat verifikasi persyaratan administratif sehingga dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu.
Yusril menuturkan sejumlah persoalan yang sempat mengganjal PBB sehingga sempat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu pada 2014 ada tiga poin.
Yakni kurangnya satu orang perempuan dalam kepengurusan PBB Provinsi Sumatera Barat, juga ada guru SMA dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang diketahui menjadi pengurus PBB di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta, serta jumlah pengurus PBB kurang dari 1000 orang di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Kabupaten Kayuh Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat.
Kemudian PBB pun menggungat keputusan KPU itu dan memenangkan gugatannya di Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga bisa menjadi peserta pemilu dua bulan sebelum pemilu dilaksanakan. “Tapi dampaknya PBB tidak siap hadapi pemilu 2014 itu karena konsolidasi partai pecah dan caleg-caleg PBB tidak siap,” ujar Yusril Ihza Mahendra.
