TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi terhadap para menteri yang tidak mematuhi arahan presiden soal tahun politik.

Arahan Jokowi soal tahun politik adalah para menteri dilarang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. "Mungkin bukan punishment, tetapi nanti diserahkan ke Menteri Koordinator masing-masing untuk dievaluasi kebijakan-kebijakannya," ujar Teten di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 8 September 2017.

Baca juga: Rakernas Projo, Jokowi: Tahun Depan Tahun Politik, Siap-siap!

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sudah berancang-ancang menghadapi tahun politik 2018-2019 mendatang. Pemilihan presiden akan digelar pada 2019 mendatang. Selain melarang menteri-menteri untuk berkampanye, ia juga melarang menteri untuk menerbitkan kebijakan yang tidak populis.

Teten melanjutkan bahwa Presiden Jokowi ingin periode kepemimpinannya yang tersisa tidak terjadi kegaduhan. Menurut Presiden Jokowi, kata Teten, kebijakan yang negatif berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi di tahun 2018-2019.

Baca juga: Fadli Zon Kritik Jokowi yang Bicara Pilpres 2019

"Dan, semua kebijakan yang ada harus dirataskan ada dibicarakan di tingkat Menko. Itu harus dipatuhi," ujar Teten.

Ditanyai apakah Presiden menyasar kebijakan tertentu secara spesifik, Teten mengaku tak ingat. Ia menegaskan bahwa apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo sudah jelas.

Baca juga: Teten: Arahan Jokowi Soal Larangan Menteri Kampanye Baru Lisan

Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo belum berkomentar soal arahan presiden tersebut.

Secara terpisah, sumber Tempo di pemerintahan mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menegur sejumlah menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa hari lalu. Hal itu berkaitan dengan imbauannya soal kinerja dan kebijakan kementerian.

Presiden Jokowi secara tegas menggarisbawahi kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, tidak fokus, dan kementerian yang berperforma buruk. Menurut Presiden Joko Widodo, hal itu harus dievaluasi terlepas makin dekat atau tidaknya tahun politik.

Baca juga: Langkah Politik Hary Tanoe, Perindo Dukung Jokowi Pilpres 2019

"Presiden Jokowi juga meminta para menteri untuk bekerja atas nama pemerintah dan masyarakat, bukan atas nama personal," ujar sumber Tempo. Hal itu, menurutnya, berkaitan juga dengan sejumlah menteri yang tampak melakukan pencitraan beberapa waktu terakhir.

ISTMAN MP