Kawasan untuk pedestrian Malioboro setelah revitalisasi di Yogyakarta, kemarin. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta bakal menerapkan kebijakan bebas pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro. Hari bebas PKL di Malioboro itu akan dilaksanakan setiap hari Selasa Wage atau 35 hari sekali berdasarkan perhitungan hari pasaran Jawa. Bebas PKL itu berlaku untuk kedua sisi Jalan Malioboro.
Pada Selasa Wage itu sepanjang Jalan Malioboro akan bebas pedagang kaki lima sehari penuh selama 24 jam. Pelaksanaan pertama program yang resminya bernama ‘Off PKL’ itu akan dimulai per 26 September 2017 bersamaan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke 261.
“Program ini untuk memberi jeda atau nafas bagi kawasan Malioboro yang setiap hari perekonomiannya terus bergerak tanpa henti khususnya dari teman-teman PKL,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Yogya Yunianto Dwi Sutono, Kamis, 7 September 2017.
Yunianto menuturkan program Malioboro bebas PKL ini akan memberi kesempatan bagi warga Yogya dan wisatawan untuk menikmati Malioboro dengan suasana berbeda. Pada hari bebas PKL itu, kawasan Malioboro akan digelar kegiatan dengan melibatkan berbagai komunitas yang ada di Kota Yogyakarta.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta Tri Hastono menuturkan, program ‘Off PKL’ ini bertujuan untuk menjaga Malioboro yang sudah lebih tertata dengan kawasan pedestriannya. “Malioboro ibarat mesin yang terus berputar, jadi perlu maintenance barang sehari untuk disegarkan lagi,” ujarnya.
Tri Hastono menuturkan, pemilihan Selasa Wage sesuai kesepakatan dengan paguyuban pedagang kaki lima di Malioboro. Bahwa pada hari itu, seluruh pedagang libur dan terlibat aksi bersih-bersih bersama kawasan itu.
Wakil Ketua Koperasi PKL Tridarma Malioboro, Paul Zulkarnaen membenarkan telah setuju dan akan mendukung program libur bersama pada Selasa Wage itu. “Kami akan ikut menjaga jika ada pedagang tetap berjualan hari itu akan digiring keluar dari Malioboro,” ujar Paul.
Paul mengakui, sebenarnya program itu juga merugikan pedagang, khususnya jika bertepatan dengan liburan dan wisatawan yang datang banyak. “Tapi ini sudah kesepakatan untuk menjaga Malioboro, dan gubernur (Sultan Hamengku Buwono X) juga sudah meminta ada peraturan soal itu (libur bagi PKL),” ujar Paul.
Paul menuturkan di Malioboro saat ini ada 22 paguyuban pedagang, 800 lapak, dan 1.300 pedagang yang beraktivitas setiap hari.
