Wakil Gubernur Deddy Mizwar memaparkan pandangannya dalam diskusi bertema bincang-bincang banjir Bandun Selatan di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, 26 Mei 2016. Pihak pemerintah yang diwakili Wakil Gubernur Deddy Mizwar mewacanakan penegakan hukum yang lebih keras karena permasalahan DAS Citarum melibatkan beberapa kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar menyatakan, sekitar 170 ribu siswa/siswi lulusan tingkat SMP tidak bisa sekolah ke tingkat SMA/SMK di Jabar karena kekurangan ruang kelas untuk menampung siswa dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Sekolah terutama kelas mereka, rusak parah.
"Tahu gak berapa banyak murid-murid SMP yang tidak bisa diterima di SMA, ada 170 ribu orang gak punya tempat," kata Deddy Mizwar usai berkunjung ke SMK Negeri Pertanian Pembangunan dan SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 7 September 2017.
Ia mengatakan, berdasarkan persoalan siswa tidak tertampung di SMA/SMK itu artinya Provinsi Jawa Barat membutuhkan sekitar lima ribu Ruang Kelas Baru (RKB) sekolah tingkat SMA/SMK tersebar di kota/kabupaten.
"Jadi harus bisa dibangun minimal lima ribu ruang kelas baru dan unit sekolah baru," kata Deddy.
Menurut dia, jika lima ribu RKB bisa terealisasi akan bisa menampung hingga 150 ribu siswa/siswi SMP.
Selain upaya pembangunan RKB, kata dia, Pemprov Jawa Barat juga akan mendorong pengembangan SMA Terbuka yang bisa menampung seratus ribu peserta didik per tahunnya serta kerjasama dengan Pondok Pesantren.
"Tapi nanti yang SMA Terbuka hanya untuk orang yang berumur 18 tahun ke atas," katanya.
Deddy menambahkan, Pemerintah Provinsi Jabar menjalin kerjasama dengan pesantren dalam membangun ruang kelas baru untuk kegiatan belajar mengajar setingkat SMA/SMK di pesantren.
Program kerjasama itu, kata dia, sebagai upaya mewujudkan sekolah berbasis pesantren, karena pendidikan agama merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia.
"Kita kasih ruang kelas baru (ke pesantren) lalu mereka bisa buat SMA/SMK, jadi SMA/SMK berbasis pesantren, karena betapa pentingnya pendidikan berbasis agama sekarang ini," katanya.
