Pemerintah tidak bekerja sendiri dalam usaha pemberantasan buta huruf di Indonesia menjadi gerakan nasional. kemdiknas.go.id KOMUNIKA ONLINE
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik, Pusat Data dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Sebanyak 2,07 persen atau sekitar 3,4 juta dari penduduk Indonesia ternyata masih buta huruf.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harris Iskandar mengatakan dari jumlah tersebut, sekitar dua sepertiganya adalah perempuan. "Dari hasil tersebut memang yang lebih banyak mengalami buta aksaranya kaum perempuan," kata dia di kantor Kemendikbud, Rabu, 6 September 2017.
Kementerian menyebut ada sejumlah faktor yang membuat tingkat buta huruf perempuan lebih tinggi. Salah satunya adalah masih adanya keterbatasan akses perempuan dalam mendapat pendidikan di sejumlah daerah.
Karena itu, Harris mengatakan kementerian memiliki program yang disebut Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) untuk memberantas buta aksara. "Ada program kampung literasi juga," ujarnya.
Menurut Harris, dalam pengurangan buta huruf ini sebaiknya tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. "Butuh bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat juga," kata dia.
Dia meminta pemerintah daerah tidak hanya memberantas buta huruf, namun perlu juga membuat program agar penduduk tetap melek huruf. Sebab, menurut Harris, masyarakat yang tadinya dari buta huruf dan menjadi melek huruf masih ada kemungkinan untuk kembali buta huruf.
Oleh karena itu diperlukan adanya program berkelanjutan. "Bisa membuat taman bacaan masyarakat kan sekarang itu dinamikanya lagi tinggi ya," kata dia.
Selain membaca, Harris menekankan pentingnya keterampilan lain di era digital seperti ini. "Ya harus menguasai 6 literasi dasar dong baca, tulis, finansial, komputer, sains dan budaya," kata dia.
