Polisi: Ada Unsur Pidana di Kasus Novel Baswedan Vs Aris Budiman

Reporter

Editor

Sugiharto

Selasa, 5 September 2017 19:25 WIB

Istri penyidik KPK Novel Baswedan, Rina Emilda menunjukkan foto kondisi Novel Baswedan dan surat permintaan bertemu Presiden RI Joko Widodo, saat memberikan keterangan kepada awak media, di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 28 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan menjelaskan status hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, dalam dugaan pencemaran nama baik yang diadukan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman

Adi menuturkan, laporan pengaduan itu sudah naik ke tingkat penyidikan. Setelah melakukan gelar perkara, polisi menemukan adanya unsur pidana, yaitu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Hingga saat ini, kami tegaskan beliau (Novel) masih terlapor, belum tersangka," katanya di kantor Polda Metro Jaya, Selasa, 5 September 2017.

Aris Budiman melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik pada 13 Agustus 2017. Aris mengaku tersinggung dengan surat elektronik yang dikirimkan Novel tentang aturan perekrutan penyidik dari kepolisian.

Menurut Adi, polisi perlu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebelum menetapkan status tersangka. Selain pelapor, kata dia, yang sudah diperiksa adalah beberapa mantan penyidik KPK. "Saksi tersebut mengetahui adanya e-mail yang dikirimkan (Novel) kepada saudara Aris," ujarnya.

Novel Baswedan belum dijadwalkan akan diperiksa, demikian pula saksi ahli. Namun penyidik Polda Metro Jaya sudah menjadwalkan memanggil lima orang dari lingkup bagian penyidikan KPK. "Mudah-mudahan mereka bisa memenuhi panggilan untuk mendukung konstruksi hukum," ucapnya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya