Seorang wanita Rohingya menangis setelah mereka tiba di tempat penampungan Kutupalang di Cox's Bazar, Bangladesh, 30 Agustus 2017. Lebih dari 18.000 warga Rohingya yang telah melewati perbatasan dan masuk ke Bangladesh. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat profesional dari Masyarakat Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya menggeruduk kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Jakarta. Mereka menggelar aksi damai menuntut keadilan bagi masyarakat Rohingya. Aksi yang digelar sejak pukul 10.00 WIB itu melibatkan sekitar 50 orang dan sebagian ada yang membawa foto tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi.
"Keadaan Rohingya sudah berlarut-larut untuk itu kami mendesak pemerintah untuk mengusir Duta Besar Myanmar keluar dari Indonesia sebagai bentuk aksi konkret atas pembantaian yang terjadi," ujar Anggawira, salah satu inisiator aksi bela Myanmar, saat dijumpai di lokasi, Sabtu, 2 September 2017.
Aksi tersebut mendesak rezim militer Myanmar menghentikan kekerasan dan genosida pada etnis Rohingya. Anggawira menyatakan kekecewaannya terhadap Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai tokoh perdamaian, namun terkesan diam terhadap persoalan tersebut.
Anggawira menilai sampai saat ini sikap pemerintah Indonesia belum menunjukkan tindakan keras dan konkret terhadap kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk juga bisa menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar sebagai bentuk perhatian nyata terhadap etnis Rohingya.
"Kami meminta secara konkret agar pemerintah mencabut Dubes RI untuk Myanmar karena selama ini kami melihat aksi dan proses diplomatik yang dilakukan dalam rangka membantu etnis Rohingya belum didengar," ujar Anggawira.
Selain itu, Anggawira menuturkan kejadian tersebut sudah berlarut-larut, namun posisi Dubes Indonesia tidak membawa kondisi lebih baik. Setelah berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Anggawira beserta peserta aksi lainnya akan bergerak gedung ASEAN agar organisasi tersebut lebih proaktif menyelesaikan konflik di Myanmar.
"Sampai saat ini belum ada solusi dan aksi konkret atas kejadian ini," ujar Anggawira.
Aksi tersebut diharapkan bisa menggerakkan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Khususnya bagi Indonesia, diharapkan agar pemerintah Indonesia menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu.
