TEMPO.CO, Medan - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Muara Sakti Simbolon mempetimbangkan maju kembali pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Effendi Simbolon yang pernah gagal di pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada 2013 menilai kekalahannya saat itu karena dicurangi oleh pasangan Gatot Pujo Nugroho - Tengku Erry Nuradi yang menggunakan Komisi Pemilihan Umum Sumut untuk mengatur suara.

"Petahana saat itu menggunakan dana bantuan sosial untuk memenangkannya dan terbukti kemudian Gatot Pujo Nugroho dihukum karena penyelewengan dana bantuan sosial," kata Effendi Simbolon di Medan,Rabu 30 Agustus 2017.

Jika ditugaskan Megawati Soekarnoputri maju kembali pada Pilkada Sumatera Utara 2018, Effendi mengaku siap. "Saya menaruh hormat pada partai saya dan Ibu Megawati yang mendukung saat saya maju calon gubernur 2013 lalu.Jika ditugaskan lagi,saya harus menghormatinya."ujarnya.

Baca: Pilgub Sumut, Tifatul Sembiring Urutan Pertama Survei PKS

Effedi mengkritik Tengku Erry yang jadi gubernur setelah Gatot Pujo Nugroho dipenjara. Menurut Effendi jargon Sumut Berdaya Saing saat kampanye Gatot-Tengku Erry tidak terbukti. "Pembangunan Sumut lebih banyak dibiayai anggaran pemerintah pusat (APBN) dari pada menggerakkan dana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD)," kata Effendi.

Di bidang perkebunan dan pertanian,daya saing Sumatera Utara, ucap Effendi, jauh menurun dibanding kebun sawit di Sumatera Selatan dan Riau. "Kalau daya saing terus merosot, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus bertangung jawab. Pertumbuhan ekonomi Sumut tidak akan bisa 6 hingga 7 persen jika daya saing terus merosot," katanya.

Kesalahan pengelolaan Sumatera Utara, kata Effendi, karena gubernurnya tidak bersinergi dengan para bupati dan wali kota serta pemerintah pusat. "Karena gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat, seharusnya berwibawa sebagai koordinator pembangunan di kabupatan dan kota agar selaras dengan tujuan negara," katanya.

Simak: Golkar Dukung Tengku Erry Nuradi di Pilgub Sumatera Utara 2018

Namun niat Effendi Simbolon menjadi calon gubernur tidak mudah. Sebab PDIP hanya punya 16 kursi di DPRD Sumatera Utara. Agar bisa mengusung calon, PDIP harus menggandeng partai dengan empat kursi sebagai syarat minimal 20 persen atau 20 kursi DPRD provinsi.

Sumber Tempo di PDIP Sumatera Utara mengatakan hasil survei internal elektabilitas Effendi Simbolon tertinggi. "Saya tahu dari Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono saat peresmian Kantor DPD PDI Perjuangan bulan Juli lalu,nama Effendi Simbolon tertinggi di survey. Pak Bambang juga berpesan agar calon gubernur Sumut bukan impor," kata sumber yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

SAHAT SIMATUPANG