Sejumlah aktivis peduli lingkungan dari Ecoton yang menamakan diri Brigade Evakuasi Popok (Brigade Kuapok) melakukan aksi teatrikal di depan kantor Pemkot Mojokerto, Jawa Timur, 28 Agustus 2017. Mereka menyerukan bahaya limbah popok bayi yang dibuang di sungai. Foto: ISHOMUDDIN
TEMPO.CO, Malang--Aktivis pecinta lingkungan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) berunjuk rasa dan mendeklarasikan revolusi popok di depan Balai Kota Malang, Rabu, 30 Agustus 2017. Ecoton prihatin terhadap perilaku masyarakat yang asal membuang popok bekas di sepanjang Sungai Brantas selama 15 tahun terakhir.
Ecoton meminta pemerintah mengeluarkan regulasi atas persoalan menumpuknya popok di sungai. "Perlu peraturan gubernur untuk koordinasi lintas wilayah. Sungai Brantas melintasi 15 kota dan kabupaten di Jawa Timur," kata Ketua Ecoton Prigi Arisandi.
Menurut dia pencemaran limbah popok terjadi sejak dari kawasan hulu Brantas. Dua titik yang sering digunakan warga membuang popok dan sampah ke sungai ialah Jembatan Sisir di Kota Batu dan Jembatan Muharto di Kota Malang. Popok yang dibuang umumnya baru sekali pakai. Padahal, sekitar 70 persen bahannya mengandung plastik yang tak bisa didaur ulang. "Menimbulkan pencemaran berat. Menimbulkan senyawa estrogenic yang mempengaruhi pertumbuhan ikan," tutur dia.
Prigi menuturkan berdasarkan penelitian, sekitar 20 persen ikan mengalami intersex atau berkelamin ganda. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya populasi ikan endemik Sungai Brantas, seperti ikan rengkik, wader, dan bloso. Sungai Brantas sendiri, kata dia, menjadi habitat 25 jenis ikan.
Selama tiga bulan melakukan penyusuran sungai di Surabaya, Ecoton mengumpulkan popok 7,5 ton. "Di Malang (terkumpul) sekitar 3 kwintal limbah popok. Popok dibuang melalui Jembatan Jodipan, Muharto dan Sulfat," katanya.
Koordinator Brigade Evakuasi Popok (BEP) Ecoton Azis mengatakan selama 15 tahun terjadi perubahan gaya hidup. Banyak orang tua yang beralih dari popok kain menggunakan popok plastik sekali pakai. "Demi kepraktisan. Termasuk pembalut," ujarnya.
Ecoton melihat perilaku masyarakat di sepanjang Sungai Brantas membuang sampah popok di jembatan. Di Jembatan Muharto, sekitar 85 persen popok menumpuk di kaki jembatan. Mengacu Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 popok bayi bekas masuk kategori residu sampah.
Popok tak bisa didaur ulang sehingga penanganannya harus dilakukan melalui metode sanitary landfill di tempat pembuangan akhir. Selama ini, ujar Azis, tak ada aturan khusus untuk menangani sampah popok, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku pembuang popok ke sungai.
Karena itu Ecoton mendesak produsen popok agar mencantumkan larangan membuang popok bekas ke sungai. Produsen juga didesak menyediakan sarana pembuangan popok atau drop box untuk selanjutnya dibawa ke pembuangan akhir.
