TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak perusahaan-perusahaan di Indonesia agar menyalurkan dana program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan kerja.

“Kita dorong CSR perusahaan dapat berkontribusi untuk mengembangkan SDM. Karena, strategi pembangunan saat ini telah bergeser dari potensi sumber daya alam menjadi pengembangan SDM yang kompeten,“ ujar Hanif saat membuka Indonesia CSR Exhibition 2017 di Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Hanif mengatakan pemerintah mengapresiasi semua perusahaan yang telah bersedia menyalurkan CSR-nya bagi masyarakat sekitar. Pemberian CSR itu, menurut Hanif, merupakan salah satu bentuk dan wujud partisipasi dan kepedulian sosial perusahaan dalam rangka pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.

Namun, kata Hanif, program CSR bukan hanya sekadar kegiatan amal dari perusahaan kepada masyarakat. Program CSR mengharuskan suatu perusahaan membuat strategi untuk keberlanjutan bisnis, namun tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, selama ini program CSR kerap berbentuk bantuan fasilitas kesehatan, lingkungan dan sarana tansportasi. Tapi, kata Hanif, kegiatan tersebut akan lebih tepat guna bila perusahaan fokus memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia. “CSR pada dasarnya bukan semata amal baik perusahaan kepada masyarakat, namun harus memberikan nilai yang lebih. Kita dorong agar membantu pelatihan kerja karena sangat dibutuhkan untuk meningkatkan skill, sehingga akses mendapatkan pekerjaan yang lebih layak pun terbuka," kata Hanif.

Dalam pengembangan SDM, menurut Hanif, program CSR harus mampu melibatkan warga lokal atau sekitar perusahaan. Sehingga, manfaat CSR turut mengembangan kompetensi SDM warga di sekitar perusahaan dan membantu warga lokal agar bisa meningkatkan akses peningkatan keterampilan kerja melalui peningkatan sarana dan prasarana yang didasarkan potensi lokal.

Lewat pelatihan kerja dan pelatihan vokasional, setiap tahunnya dua juta pencari kerja dapat meperoleh pekerjaan yang layak. Hal itu, kata Hanif, akan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. "Salah satu penyebab kemiskinan adalah kompensasi terhadap tenaga kerja yang tidak punya skill karena pendidikannya rendah. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan kerja dan program pemagangan," kata Hanif.

Hanif juga menambahkan pemberian CSR ini dapat lebih difokuskan untuk mendukung pengembangan wirausaha bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Program CSR bagi wirausaha ini tentunya dapat mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan pemerintah, “Kita juga mendorong CSR untuk mengembangkan wirausaha produktif potensi lokal dan pengembangan produktivitas komunitas lokal. Sehingga, terwujud kemandirian komunitas masyarakat dengan adanya CSR," ujarnya.

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga terus mendorong peningkatan kompetensi SDM Indonesia dengan berbagai kebijakan seperti peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja serta pemagangan nasional. "Untuk mendorong peningkatan kompetensi, kita juga dorong dengan skema pemagangan yang berbasis kompetensi. Bukan hanya fotocopi dan bikin kopiannya," ucapnya. (*)