Kasus Saracen, DPR Minta Masyarakat Waspada Menjelang Pilkada

Reporter

Jumat, 25 Agustus 2017 12:56 WIB

Tiga tersangka dihadirkan dalam gelar perkara penebar ujaran kebencian, di Mabes Polri, Jakarta, 23 Agustus 2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim berhasil mengungkap sindikat kelompok Saracen. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari meminta masyarakat waspada pasca-tertangkapnya kelompok Saracen, sindikat penyedia jasa konten kebencian. Menurut dia, kewaspadaan perlu apalagi menjelang tahun politik pada 2018 dan 2019.

"Saya yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pemiu 2019", kata Abdul Kharis melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2017.

Baca juga: Petinggi Saracen Jasriadi Punya Usaha Les Privat dan Sewa Mobil

Ia menganggap penangkapan sindikat seperti Saracen adalah fenomena gunung es. Abdul Kharis, yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera, menilai perlakuan Saracen berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan.

Ia pun meminta kepolisian memberantas kelompok ini. "Mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya," ujarnya.

DPR, kata Abdul Kharis, meminta pemerintah menindak penyebar konten negatif. Ia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers segera melakukan peningkatan literasi media. Ia pun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan mengecek kembali setiap informasi di media sosial dan media massa.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap tiga orang dari kelompok Saracen. Polisi menyebut kelompok ini memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan.

Kepolisian menyebut jaringan kelompok Saracen berjumlah lebih dari 800 ribu akun. Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid mengapresiasi kerja kepolisian untuk menangkap kelompok Saracen. Menurut dia, kejahatan jenis ini tidak kasat mata. "Kejahatan ini biasanya berjaringan, sehingga penangkapan Saracen dapat menjadi pintu masuk Polri mengungkap jaringan-jaringan lainnya,” kata Meutya.

ARKHELAUS W.

DPR

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

16 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya