Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Reporter

Editor

Setiawan

Jumat, 25 Agustus 2017 03:49 WIB

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sempat memaparkan pentingnya konektivitas kelautan pada peserta Simposium Keamanan Maritim Internasional 2017 yang digelar di Nusa Dua, Bali.

Menurut Wirnto, Indonesia akan memprioritaskan penguatan jaringan infrastruktur maritim dengan cara membangun pelabuhan laut dalam, sambil memperbaiki industri perkapalan, logistik dan pariwisata bahari. Indonesia juga mengupayakan diplomasi maritim untuk mengakhiri illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, perompakan, dan polusi.

“Sebagai pusat regional dan internasional maritim, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kawasan kita tetap stabil dan damai. Kami ingin agar Samudera Hindia dan Pasifik tetap damai dan aman untuk perdagangan dunia, tidak ada konflik teritorial dan adanya supremasi maritim,” kata Wiranto, dikutip dari siaran pers Humas Kemenkopolhukam, Kamis, 24 Agustus 2017.


Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim. Indonesia juga memiliki batas laut sejauh hampir tiga belas ribu kilometer di Samudera Hindia bersama empat negara, yaitu Australia, India, Malaysia, dan Thailand. “Konfigurasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama regional dan internasional demi kesejahteraan rakyat dan keamanan maritim.”

Menurut Wiranto, ASEAN juga mengusahakan konektivitas antar pulau lewat pengembangan sistem jalan raya “nautical highway”, atau usulan “ring shipping route” di kawasan maritim Asia Tenggara. Usulan itu kini menjadi bagian dari Master Plan ASEAN Connectivity.

Simposium Maritim Internasional 2017 dimanfaatkan Wiranto untuk mendorong penguatan kerja sama di bidang keamanan dan ketertiban laut. Mantan Panglima ABRI itu sempat memaparkan deretan masalah yang intensitasnya meningkat seperti sengketa teritorial, kejahatan transnasional, hingga kerusakan lingkungan laut. Ada pula masalah yang dipicu perdagangan laut, serta penemuan ladang minyak dan gas baru. "Ini menuntut kita untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat antar negara bagian dan angkatan laut," ujar Wiranto.


Simposium Maritim Internasional merupakan pertemuan dua tahunan berskala global yang diprakarsai oleh TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang digelar sejak 2013 lalu ini dalam rangka membangun kerja sama pengalaman maritim tingkat regional dan internasional. Kegiatan tahun ini dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Habibollah Sayyari, Kepala Staf AL Bangladesh Laksamana Muda M. Hasan Ali Khan. Ada juga perwakilan 43 delegasi, termasuk para peserta konvensi, dan para pengusaha di bidang kemaritiman.


YOHANES PASKALIS PAE DALE

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

7 jam lalu

Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

Pada 18 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, membuat tuntutan agar Soeharto mundur. Peristiwa ini menjadi awal era reformasi.

Baca Selengkapnya

Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

4 hari lalu

Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

Pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan, menjadi tanda mulainya era reformasi.

Baca Selengkapnya

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

5 hari lalu

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi

Baca Selengkapnya

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 Februari 2024

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

28 Februari 2024

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

21 Februari 2024

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.

Baca Selengkapnya

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Daftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?

3 Februari 2024

Daftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?

Jokowi sebut Mahfud MD merupakan Menko Polhukam paling lama menjabat dalam dua periode pemerintahannya. Betulkah? Siapa Menko Polhukam lainnya?

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya