Abdon Nababan Terima Ramon Magsaysay Award 2017

Reporter

Editor

Elik Susanto

Minggu, 20 Agustus 2017 14:50 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Juni 2015. Sekjen AMAN, Abdon Nababan menjelaskan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas Nawacita. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan bakal menerima Ramon Magsaysay Award 2017 di Manila, Filipina, pada 31 Agustus 2017. Nama Abdon, pada akhir Juli lalu, terpilih sebagai penerima penghargaan untuk kategori Community Leadership dari seluruh Asia.

AMAN mengapresiasi Abdon yang mendapat penghargaan setara Nobel di kawasan Asia tersebut. “AMAN telah melewati masa transisi dari strategi konfrontasi ke engagement, ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang visioner dan memiliki strategi yang kuat dalam melakukan perubahan,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN Periode 2017-2022, dalam keterangan tertulisnya Sabtu, 19 Agustus 2017.

Baca: AMAN Sebut Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Jalan di Tempat


Abdon telah lama memimpin perjuangan masyarakat adat. Dia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal AMAN selama dua periode, dari 2007 hingga 2017. Kini Abdon mengisi posisi di Dewan AMAN Nasional 2017-2022 mewakili wilayah Sumatera.


Abdon dinilai memiliki berkontribusi antara lain mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, pencantuman peta wilayah adat sebagai peta tematik oleh Badan Informasi Geospasial, dan Inkuiri Nasional oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat di kawasan hutan.


Abdon mengawal pencantuman enam poin terkait Masyarakat Adat di dalam Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu hasil nyatanya adalah penyerahan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 masyarakat adat oleh Jokowi di Istana Negara pada akhir Desember 2016.


Melalui situs resmi www.rmaward.asia, Ramon Magsaysay Award menyampaikan alasan memilih Abdon Nababan, yaitu sebagai pemenang kategori Community Leadership. Keberanian dan upaya advokasi Abdon dianggap bisa mewakili masyarakat adat di Indonesia.


Advertising
Advertising

Selain Abdon Nababan, Ramon Magsaysay Award juga diberikan kepada lima orang yaitu Yoshiaki Ishizawa asal Jepang, Lilia de Lima asal Filipina, Asosiasi Pendidikan Teater Filipina, Gethsie Shanmugam dari Sri Lanka, serta Tony Tay dari Singapura. Ramon Magsaysay Award adalah penghargaan untuk kepemimpinan yang menginspirasi dan membawa perubahan. Dalai Lama ke-14 dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gusdur pun sempat dianugerahi penghargaan ini.


YOHANES PASKALIS PAE DALE

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

11 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

37 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

38 hari lalu

2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

Ketua adat Dolok Parmonangan Sorbatua Siallagan berurusan dengan polisi, karena mempertahankan tanah warisan leluhurnya

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

39 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

41 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

42 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

46 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

46 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

46 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

46 hari lalu

BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya