DPR Menolak Pengiriman Pasukan TNI ke Marawi, kecuali...  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 18 Agustus 2017 13:45 WIB

Kontingen Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 9 yang akan berangkat ke Darfur, Sudan, Afrika pada Jumat, 20 Januari 2017. Anggota misi perdamaian ini terdiri dari 100 personel pasukan taktis dan 40 personel pendukung. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan belum ada koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pertahanan mengenai rencana pengiriman pasukan TNI ke Marawi, Filipina Selatan.

"Belum ada lagi pembicaraan lebih lanjut terkait dengan hal itu," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Tubagus menambahkan, sikap Komisi Pertahanan tetap sama, bahwa pengiriman pasukan TNI ke Marawi melanggar undang-undang. "Tidak diperbolehkan oleh undang-undang kita, kecuali sebagai peace keeping force (pasukan penjaga perdamaian)," ujarnya.

Baca : Cerita Gatot Nurmantyo Soal ISIS di Marawi

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim Filipina sudah mengizinkan TNI terlibat dalam perang melawan milisi Maute di Marawi, Filipina Selatan.



Pada pertengahan Juli lalu, Ryamizard mengatakan kementeriannya siap melakukan koordinasi dengan DPR.

"Kalau pun targetnya untuk mencegah, ya, cukup di perbatasan saja," ucap Tubagus. Dia membantah bahwa penolakan pengiriman pasukan TNI akibat bertentangan dengan prinsip pertahanan Indonesia, yaitu defensif aktif. "Bukan, itu cuma strategi pertahanan, utamanya karena pengiriman ini melanggar undang-undang," tuturnya.

Simak pula: Wiranto Bertemu Wakil PM Singapura Bahas Jaringan Teroris Marawi

Adapun anggota Komisi Pertahanan DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan hal yang sama. "Selain harus mempertimbangkan undang-undang, pengiriman pasukan TNI harus melihat ketersediaan anggaran, ada enggak anggarannya? Kalau enggak ada, ya, ngapain?" ujarnya.

Rencana pengiriman pasukan TNI ke Marawi, kata Abdul, akan dibahas dulu di internal Komisi Pertahanan pada Senin, 21 Agustus 2017.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya