TEMPO.CO, Alor - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Indonesia merdeka secara fisik dari penjajahan selama 72 tahun, namun tidak dari sisi informatika.

"Dari sisi internet kita ini belum merdeka. Jadi, pemerintah mempunyai program percepatan, bagaimana internet masuk ke daerah yang selama ini tidak visible (layak) secara bisnis dan keuangan," kata Rudiantara usai meresmikan menara Base Tranceiver Station (BTS) di Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 17 Agustus 2017.

Dia menegaskan pemerintah masih terus mengusahakan masuknya akses internet ke wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. "Jadi makna kemerdekaan itu adalah mengisi secepat-cepatnya (akses informasi ke daerah terpencil)."

Baca: Upacara Bendera 17 Agustus, Tamu Istana Diminta Pakai Baju Daerah

Proyek Palapa Ring, kata dia, adalah salah satu upaya membangun jaringan di daerah. Pembagunan Palapa Ring paket barat menurut dia sudah mencapai 75 persen. Proyek itu ditargetkan rampung di kuartal pertama 2018.

"Yang (Palapa Ring bagian) tengah sudah hampir 30 persen, kemudian di (Palapa Ring) Timur sekitar 20 persen," tuturnya.

Simak: Presiden Jokowi Pimpin Upacara 17 Agustus Berpakaian Khas Kalsel

Ada juga rencana pengadaan satelit untuk internet berkecepatan tinggi (High Throughput Satellite/HTS) untuk Indonesia pada 2021. Satelit itu dianggap bisa menghubungkan layanan informasi di berbagai instansi publik, termasuk sekolah dan pusat kesehatan.

"Kalau pada 2023 atau 2024, itu kalau belum terhubung semuanya, menurut saya keterlaluan," ucap Rudiantara.

Rencana pemerintah membangun Indonesia dari wilayah terluar pun disampaikan Rudiantara kala memimpin upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-72 di Kalabahi, Kabupaten Alor, Kamis pagi.

Menurut dia, rencana itu didukung penyaluran dana desa yang jumlahnya meningkat tiap tahun.

Untuk Alor yang saat ini memiliki 158 desa, pemerintah pusat telah mengucurkan Rp 61 miliar pada 2015. Jumlah itu naik menjadi menjadi Rp 157 miliar pada 2016, begitupun pada tahun ini yang menjadi Rp 183 miliar.

"Berarti sejak dua tahun silam, desa-desa di daerah ini telah berada di sebuah titik peralihan, dari objek menjadi subjek pembangunan," kata dia.

YOHANES PASKALIS PAE DALE