Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

Reporter

Selasa, 15 Agustus 2017 20:19 WIB

Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md meminta Presiden Joko Widodo tidak gentar menolak rencana DPR membangun gedung baru. Sebab, menurut Mahfud, pembangunan gedung baru DPR sangat tak pantas. "Presiden Jokowi harus berani menolak usulan gedung baru DPR itu," ujar Mahfud di Yogyakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Mahfud menuturkan Jokowi tak perlu cemas dengan menolak usulan DPR itu dukungan parlemen akan melemah pada pemerintah. "Nggak usah takut parlemenlah, rakyat dukung Pak Jokowi untuk menolak usulan tak berguna itu. Pak Jokowi kuat kok didukung rakyat," ujar Mahfud.

Baca: Kompleks Parlemen, DPR: Gedung Baru Dahulu Apartemen Kemudian

Mahfud menambahkan dalam pengalamannya berkantor di DPR, gedung tersebut sudah sangat mewah. "Jadi rencana membangun gedung baru itu berlebihan sekali, untuk apa?" ujarnya.

Mahfud berujar, dalam berbagai lawatannya ke luar negeri, gedung parlemen Indonesia sudah jauh lebih layak dan terhitung fasilitasnya cukup mewah untuk para wakil rakyat. "Banyak gedung parlemen di luar negeri yang lebih jelek, punya kita itu sudah bagus," ujar Mahfud.

Dengan gedung yang sudah sangat layak, jika DPR ngotot agar pembangunan gedung baru tetap jalan maka publik akan curiga. "Kesannya itu malah cari cari proyek, malah jadi kasus kayak e-KTP lagi itu," ujar Mahfud.

Simak: Fahri Hamzah Ungkap 3 Alasan DPR Butuh Gedung Baru

Mahfud justru mendesak adanya penuntasan anggaran yang sudah dikeluarkan negara ketika DPR pada 2009 juga mendesak pembangunan gedung baru dengan nilai Rp 1,7 triliun. Meski dibatalkan pemerintah saat itu karena desakan rakyat, namun Mahfud menuturkan sudah ada uang negara yang terlanjur keluar.

"Uang yang dulu keluar untuk perencanaan dan lain-lain itu selesakan dulu, kok malah mau usul lagi bangun Rp 5,7 triliun," ujar Mahfud.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

1 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

1 hari lalu

Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

Hasto Kristiyanto dan Ahmad Basarah menyatakan bahwa PDIP siap menjadi oposisi sesuai arahan ketua partai. Bagaimana sikap PDIP ke depannya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya