TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan alasannya membela Presiden RI Joko Widodo yang disebut-sebut diktator lantaran menerbitkan Perpu Ormas.

"Enggak boleh presiden bikin perppu? Saya juga pernah presiden. Kenapa tidak boleh?" kata Megawati saat berbicara dalam dialog kebangsaan Mengelola Keberagaman Meneguhkan Keindonesiaan di auditorium utama LIPI, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.
Baca : LIPI Menggelar Dialog Kebangsaan, Undang Habibie, Megawati, SBY

Dua pekan lalu, Jokowi telah menanggapi soal tudingan dirinya diktator. Menurut dia, tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak. "Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana. Rakyat juga bisa mengawasi langsung," ujar Jokowi, Jumat, 28 Juli 2017.

Ucapan ini dinyatakan Jokowi merespons pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sehari sebelumnya. Seusai pertemuan, SBY mengatakan dia dan Prabowo akan mengawal jalannya pemerintahan sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power," kata SBY.
Simak : Megawati Bicara Soal Pensiun dan Penelitian di Dialog Kebangsaan

Megawati mengatakan, Jokowi sebagai seorang presiden sah-sah saja mengeluarkan peraturan tersebut. Sebab, menurut dia, yang dilakukan Jokowi merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga konstitusi negara.

"Kalau negara dalam keadaan bahaya, piye? Tanya tuh Pak Jenderal Agus (Gubernur Lemhanas), kita disuruh diam saja?" katanya.

Menurut Megawati, pengorbanan para founding fathers akan sia-sia jika ada yang mengubah ideologi negara. Founding fathers merupakan julukan bagi tokoh Indonesia yang berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan.
Baca juga : Megawati Perkenalkan Salam Pancasila Ajaran Bung Karno

Megawati menegaskan, dirinya juga akan membela mati-matian untuk menjaga konstitusi dan ideologi negara saat ini. Ia juga menilai, Perpu Ormas sebaiknya tidak perlu ditakuti jika ormas-ormas menyampaikan aspirasinya dengan benar, dan tidak bertujuan mengubah konstitusi.

Ia kemudian membandingkan kondisi di Amerika yang sudah lebih dari 200 tahun merdeka, tapi baru dua kali melakukan amandemen. "Kita empat kali. Kok sampai empat kali? Artinya, Amerika hati-hati sekali mengubah konstitusi," demikian Megawati.

FRISKI RIANA