Kapolri Perintahkan Kapolda Waspada Menjelang HUT RI 17 Agustus

Reporter

Senin, 14 Agustus 2017 17:53 WIB

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan kepada seluruh Kapolda mewaspadai gangguan menjelang 17 Agustus 2017. Perintah tersebut ditujukan untuk seluruh Polda di Indonesia menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-72.

"Kapolri sudah memberikan direktif atau perintah kepada seluruh Kapolda untuk meningkatkan kewaspadaan. Artinya kepolisian siap mengamankan masyarakat dalam beraktivitas menjelang dan pada saat 17 Agustus dan siap siaga mengantisipasi segala kemungkinan," kata Setyo Wasisto saat ditemui di Kantor Divisi Mabes Polri, Senin, 14 Agustus 2017.

Baca: HUT RI ke-72, Keturunan Pahlawan Sampaikan 4 Seruan ke Jokowi

Menurut Setyo, perintah itu sama ke seluruh polda, tidak ada yang mendapat perhatian khusus. Ia mengatakan seluruh Polda harus mempersiapkan pengamanan secara serius. "Semua (provinsi) mendapat atensi khusus. Semua tidak boleh underestimate. Menjelang dan 17 Agustus harus aman," kata Setyo.

Mabes Polri juga telah menyiapkan pengamanan jelang 17 Agustus untuk Istana Negara. Polri akan bekerja sama dengan Paspampres. Selain itu, rekayasa lalu lintas depan Istana Negara saat 17 Agustus nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya.

Baca: HUT RI ke-72, Han Yoo Ra Siapkan Vlog Spesial

Perintah Kapolri ini kemungkinan terkait dengan ancaman dan gangguan selama pelaksanaan hari kemerdekaan termasuk terorisme. Sepekan sebelumnya, Detasemen Khusus 88 Antiteror telah menangkap beberapa terduga teroris di sejumlah daerah, Sumedang, dan Serpong. Hari ini, densus kembali menangkap dua warga Tegal diduga terkait dengan terorisme.

MEIDIKA SRI WARDIANA | EA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

3 jam lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

22 jam lalu

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meningkatkan level kewaspadaan terorisme di kantor diplomatiknya di lima negara.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya