KPK Sita 2 Koper Dokumen dari Kantor Dinas PUPR Kota Malang

Reporter

Kamis, 10 Agustus 2017 12:10 WIB

Petugas KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Malang di Balai Kota Malang, Jawa Timur, 9 Agustus 2017. Penggeledahan tersebut diduga terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Kota Malang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. ANTARA/HO/H.Prabowo

TEMPO.CO, Malang- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang, Jawa Timur, 14 jam lebih. Penggeledahan dilakukan pukul 9.30-23.00 WIB, Rabu 9 Agustus 2017.

"Banyak data yang diteliti. Saya membantu penyidik menata dokumen," kata Kepala Dinas PUPR, Hadi Santoso, Rabu malam, 9 Agustus 2017.

Baca: KPK Tetapkan Ketua DPRD Malang sebagai Tersangka

Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan bahwa penggeledahan di sejumlah tempat di Malang bukan operasi tangkap tangan tetapi ada kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan. Karena sudah naik ke penyidikan, kata Agus, KPK telah menetapkan status tersangka. "Ketua DPRD sama Dinas Pekerjaan Umum atau apa. Saya lupa detailnya," ujarnya di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Hadi mengaku tak tahu soal penetapan sebagai tersangka korupsi. Ia juga mengaku tak pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. "Saya tak menerima surat penetapan tersangka. Saya tak tahu," ujarnya.

Sebelum penggeledahan, penyidik KPK lebih dulu menyegel sejumlah ruangan di kantor Dinas PUPR Kota Malang. Sejumlah pejabat Dinas PUPR tetap tinggal di kantor hingga penggeledahan berakhir.

Hadi menuturkan penyidik KPK meminta sejumlah barang bukti, seperti Surat Perintah Pencairan Dana 2014-2016. "Diperiksa satu per satu. Semua kegiatan selama tiga tahun itu. Semua dokumen proyek dan kontrak," ujarnya.

Pemeriksaan itu dilakukan di lima ruangan pejabat yang membawahi urusan teknis dan ruangan tata usaha. Semua dokumen disita penyidik KPK sebagai barang bukti.


Simak pula: Ruang Digeledah KPK, Wali Kota Malang: Saya Tak Tahu Kasus Apa

Seusai pemeriksaan, Hadi diminta penyidik KPK menandatangani surat penyerahan dokumen. Saat itu Hadi tengah rapat bersama pejabat Dinas PUPR membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2017.


Hadi Santoso menjabat sebagai Kepala PUPR sejak Januari 2017. Ia mengaku tidak tahu sejumlah dokumen yang dokumen apa saja yang disita KPK. Menurut dia, semua dokumen itu diangkut KPK dalam dua koper.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

17 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

23 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya