Korupsi E-KTP, Rindoko Dahono Bantah Pernah Bertemu Setya Novanto  

Reporter

Selasa, 8 Agustus 2017 14:33 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota DPR, Rindoko Dahono Wingit, membantah terlibat dalam bagi-bagi uang korupsi proyek e-KTP dan pernah bertemu dengan tersangka Setya Novanto. Politikus Gerindra itu mengatakan dia masih berada di Komisi III saat proyek e-KTP berlangsung.

"Tidak tahu, karena 2013 proses itu (pembahasan) sudah selesai semua dan saya tidak paham tentang e-KTP," kata Rindoko setelah diperiksa KPK, Selasa, 8 Agustus 2017. Hari ini Rindoko memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi bagi tersangka Setya dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

Baca juga: Korupsi E-KTP, KPK Hari Ini Periksa Mantan Kapoksi Gerindra

Rindoko mengatakan dia baru masuk ke Komisi II pada 2013. Komisi II adalah komisi rekanan Kementerian Dalam Negeri yang membahas persetujuan anggaran proyek e-KTP di DPR. Saat Rindoko masuk ke komisi tersebut, seluruh pembahasan anggaran proyek e-KTP sudah selesai.

Rindoko juga membantah pernah berurusan dengan Setya Novanto, yang saat itu menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR. Ia bahkan mengatakan tak pernah bertemu dengan Setya. "Enggak pernah-lah. Enggak ada urusan sama dia (Setya). Kami hanya sebagai anggota biasa," katanya.

Nama Rindoko muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut ikut menerima uang korupsi proyek e-KTP selaku Ketua Kelompok Fraksi Gerindra pada Komisi II DPR.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut tiap ketua kelompok fraksi pada Komisi II DPR mendapat bagian masing-masing US$ 37 ribu.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

7 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya