Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers didampingi para petinggi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) usai membuka Rapat Pimpinan Nasional ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, 4 Juli 2017. Foto: Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Denpasar - Partai Hanura memprioritaskan untuk membentuk koalisi dengan partai-partai pemerintah dalam pemilihan kepala daerah 2018 mendatang. Dewan Pimpinan Pusat Hanura menilai koalisi tersebut bisa lebih mudah dan nyaman.
"Kami akan merasa lebih nyaman kalau (koalisi) pengurus DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sama dengan koalisi di pusat," kata Ketua DPP Partai Hanura Fauzi Amru di sela Rapimnas Hanura Sabtu 5 Agustus 2017. Menurut dia, hal terrsebut bisa memudahkan partai untuk melakukan sosialisasi dan promosi untuk Joko Widodo atau Jokowi.
Hanura telah menyatakan untuk kembali mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Selain Hanura, PPP, Partai Nasdem dan Partai Golkar telah menyatakan untuk mendukung Jokowi. Tinggal PDIP, PKB dan PAN, partai yang mendukung pemerintah belum mendeklarasikan dukungannya untuk pilpres 2019.
Meski begitu, menurut Fauzi, ada kondisi-kondisi yang tak bisa dipaksakan di daerah. Menurut dia, ada sejumlah kasus di daerah di mana kader Hanura juga harus berhadapan dengan kader partai lain dalam koalisi. "Misalnya ada dari Hanura dan PDIP sama-sama matang (untuk maju pilkada) kan tak bisa kami paksakan," ujarnya.
Pada pilkada 2018, menurut Fauzi, Hanura telah mempersiapkan diri untuk mengikuti pertarungan di 147 daerah, dari 171 daerah yang menggelar pilkada serentak. Sebagain besar pilkada, Hanura mengklaim bisa mengusung calonnya.
Masing-masing pengurus DPD, kata Fauzi, sudah mulai membicarakan untuk membentuk koalisi. Pengurus DPP Hanura akan memantau proses tersebut. "Kalau daerah ingin koalisi ya pusat ikut. Yang tentukan DPD provinsi dan kabupaten kota," ujarnya.
