Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam PeringatanHari Lingkungan HidupTahun 2017 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017. Dalam acara ini, Presiden Jokowi menbuka rapat kerja nasional (rakernas) Tahun 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI) dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konversi yang akan dilaksanakan secara bersamaan pada 2 hingga 4 Agustus 2017. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Jokowi meminta para pemangku kepentingan (stake holder) di sektor kehutanan agar bertindak kreatif. Kreativitas diperlukan supaya hutan di Indonesia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurut Jokowi saat ini belum ada terobosan dalam hal pengelolaan hutan. "Perlu koreksi besar, ada terobosan sehingga pengelolaan hutan bisa lebih baik," kata dia di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.
Pernyataan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jokowi berharap hasil rakernas bisa menciptakan terobosan dan menyelesaikan persoalan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian kepala negara ialah soal pemberian izin lingkungan dan pelaksanaan kebijakan yang hanya mengejar keuntungan semata. Jokowi memerintahkan kementerian agar tidak sembarangan mengeluarkan izin, terutama terkait dengan kehutanan. "Jangan taman nasional digerogoti, tahu-tahu sudah ratusan hektare dibiarkan," ucapnya.
Jokowi berharap Indonesia bisa meniru Swedia serta Finlandia yang dianggap sukses mengelola hutan dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Bila tidak ada terobosan, kata Jokowi, jangan malu meniru model pengelolaan yang dimiliki kedua negara itu.
Menanggapi itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan masukan Presiden kepada para pejabat agar berpikir kreatif (out of the box) sering disampaikan. Menurutnya, di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla model kerja birokrat sedang berubah. "Rakyat butuh yang cepat, sementara birokrasi terstruktur," ucapnya.
Siti Nurbaya Bakar menyebut sudah mempunyai jawaban atas permintaan Presiden Jokowi. Upaya menyelesaikan persoalan yang ruwet, kata dia, bisa dilakukan dengan membentuk tim kerja.
Bahkan pemerintah bisa melibatkan tim ahli atau konsultan. Salah satu terobosan yang sudah dilakukan ialah penerapan hutan sosial di mana perusahaan dan masyarakat bisa bersama-sama mengelola lahan.
