Israel Cengkeram Masjid Al Aqsa, Indonesia Dorong Proteksi Global

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 28 Juli 2017 16:24 WIB

Sejumlah polisi perbatasan Israel berjaga-jaga saat warga Palestina melakukan salat yang merupakan aksi protes dipasangnya detektor logam di pintu masuk masjid Al Aqsa, Yerusalem, 16 Juli 2017. Polisi Israel mengatakan, pemasangan detektor logam diperlukan untuk mengamankan lokasi dan memastikan tidak ada senjata yang masuk ke dalam kompleks masjid. REUTERS/Ammar Awad

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemerintah Indonesia mengusulkan agar dunia internasional menjadikan kawasan masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem di bawah perlindungan internasional (International Protection).

Gagasan ini telah disampaikan dalam pertemuan terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bebrapa waktu lalu dan akan dibahas kembali dalam pertemuan luar biasa antara menteri-menteri luar negeri negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Baca : Begini Kronologi Kekerasan Selama Sepekan di Masjid Al Aqsa

Tata menjelasakan usulan proteksi internasional ini bukan hal baru dan pernah diusulkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada 2014 lalu. Selain itu gagasan ini muncul seiring konflik yang terus terjadi di kompleks Al-Aqsa. Penerapan proteksi internasional ini diharapkan memberikan jaminan bagi masyarakat Islam di sana untuk bebas beribadah.

“Selama situasi di Yerussalem belum final, maka akan ada gejolak di sana. Sebabnya muncul konsep International Protection,” kata dia di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2017.

Bentuk proteksi internasional ini bermacam-macam. Pemerintah Indonesia belum sampai pada mengusulkan satu mekanisme tertentu. Indonesia, kata Tata, saat ini baru mendorong agar dunia internasional agar memikirkan konsep ini.

Ia menjelaskan bentuk proteksi internasional ada yang seperti pengawasan masyarakat sipil, wilayah perbatasan, hingga perlindungan warga dengan senjata. “Yang ditawarkan Indonesia agar memikirkan apa bisa suatu international protection di Al-Aqsa untuk mencapai kestabilan.

Lewat sistem ini, pemerintah Indonesia menginginkan adanya suatu perhatian masyarakat internasional di kawasan tersebut sehingga apabila terjadi permasalahan bisa cepat diketahui dan bereaksi untuk mencegah situasi kian memburuk.
Simak juga : 100 Warga Palestina Terluka Diserang Israel di Masjid Al Aqsa

“Ada yang hanya (menempatkan) orang sipil di sana, ada yang polisi, tentara, dan ada pula yang tidak ada orang (yang berjaga) di sana tapi rutin berkunjung setiap saat. Jadi macam-macam konsepnya,” tuturnya.

Bila nantinya diterapkan, mekanisme perlindungan Masjid Al Aqsa tidak perlu berada di bawah PBB. Namun, kata Tata, akan lebih efektif bila mendapat dukungan dari seluruh negara anggota PBB.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

10 jam lalu

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

Yang mencuat di KTT OKI di Gambia, mulai dari seruan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi soal Palestina dan negara islam lainnya

Baca Selengkapnya

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

10 jam lalu

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengadakan protes di sekitar acara mode bergengsi Met Gala di Museum Seni Metropolitan, New York.

Baca Selengkapnya

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

13 jam lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

13 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

13 jam lalu

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

12 senator AS mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap ICC jika menerbitkan perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

14 jam lalu

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

Suara pro-Palestina, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mengatakan perusahaan Lockheed Martin dan MBDA harus dilarang

Baca Selengkapnya

Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia Tegas Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

14 jam lalu

Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia Tegas Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Gustavo Petro, Presiden Kolombia ini menyatakan sikap negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel karena genosida di Gaza Palestina.

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

14 jam lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

15 jam lalu

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Menlu Belgia Hadja Lahbib mengatakan negaranya akan mendukung resolusi yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB

Baca Selengkapnya

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

15 jam lalu

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

Tiga belas orang hakim federal konservatif di AS memboikot lulusan Universitas Columbia karena protes pro-Palestina.

Baca Selengkapnya