TEMPO.CO, BOGOR -Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas Bogor berlangsung satu jam lamanya. Usai pertemuan, keduanya langsung mengelar jumpa pers bersama di Pendopo Puri Cikeas Bogor yang sudah ditunggu oleh puluhan wartawan sejak Kamis 27 Juli 2017 petang.

"Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu," kata Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, membuka jumpa pers.

BACA:Di Balik Pertemuan Prabowo-SBY: Lobi Dua Partai Soal Pemilu

SBY lalu mengatakan, pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi. "Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya," kata SBY.

Menurut SBY, inti dari segala hal yang didiskusikan, baik Demokrat mau pun Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat. Keduanya bersepakat, mengawal tugas pemerintah dan mengarahkan apakah sudah benar sesuai kepentingan rakyat atau tidak. Bagi Demokrat, mengawal kekuasaan dan demokrasi negara, adalah wajib hukumnya.

BACA: Tiba di Cikeas Prabowo Bingung: Kok Kayak Pasar Malam?

"Kemudian kami meningkatkan komunikasi dan kerja sama meski tidak dalam bentuk koalisi," tutur SBY. SBY mengistilahkan itu dalam bentuk kerja sama. Mengingat, SBY memahami, koalisi Indonesia Hebat yang dibentuk Presiden Jokowi dan koalis KMP yang dibentuk Prabowo mengalami perubahan. "Yang penting meningkatkan komunikasi dan kerja sama."

SBY juga memastikan penggunaan kekuasaan tidak melampaui batas. "Saat ini adalah pelajaran yang berharga bagi rakyat, " katanya. Jika terjadi kekeliruan, maka rakyat akan memberi koreksi sebagi bentuk kesetian kepada negara.

SBY mengaku sudah hampir sebulan puasa bicara di media meski terus menerus mengikuti yang terjadi di negara ini. "Dan malam ini saya kembali bertemu teman-teman pers saya harus katakan power must not go uncheck, artinya kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas," kata SBY.

Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan SBY dalam suasana yang prihatin. Menurut Prabowo, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan. "Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan," ujar Prabowo.

BACA: Bertemu SBY, Prabowo: Presidential Threshold Lelucon Politik

Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut. "Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5, 10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. " kata Prabowo sembari menambahkan, Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika." Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat,"

Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak. "Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," kata Prabowo.

Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasaan harus diimbangi dan diawasi.b"Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan," kata Prabowo.

BACA: Prabowo dan SBY Sepakat Uji Materi UU Pemilu ke MK

Usai pertemuan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan kedua partai bersepakat segera menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. "Tentu itu sudah menjadi keputusan kami untuk melangkah ke jenjang selanjutnya (MK)," kata Syarief.

Menurut Syarief, dua partai segera membahas tehnis langkah hukum mereka ke Mahkamah Konstitusi. Rencananya, dalam waktu dekat Demokrat dan Gerindra akan intensif menggelar pertemuan membahas kelanjutan sikap ini. Demokrat juga berencana mengundang partai lain. Namun Syarief tak menyebut nama partai. Ada kemungkinan partai yang akan diundang adalah PAN dan PKS yang selama ini menolak UU Pemilu.

Syarief enggan bicara lebih jauh terkait rencana gugatan ke MK. Wartawan menanyakan bagaimana nanti jika Judicial Riview ditolak MK? "Kami tidak membicarakan masalah MK, tapi apapun yang terjadi kaminkembalikan kepada rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai."

AVIT HIDAYAT | ITSMAN MP | ANTARA