Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta Jumat (21/7) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Rapat ini diwarnai aksi walk out beberapa fraksi termasuk Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan tersandera anggota koalisi pendukungnya setelah presidential threshold sebesar 20 persen didesakkan. “Jokowi bukanlah pemilik saham utama di PDIP Perjuangan,” tulis Wayan Agus Purnomo di Indonesiana, 24 Juli 2017.
Menurut wartawan Tempo ini, Jokowi perlu mengkompromikan sesuatu ketika kebijakannya tak sejalan dengan keinginan partai. Meski inkumben, Wayan berpendapat, posisi Jokowi tak sepenuhnya aman ketika nanti berstatus calon presiden.
Maka, memang tak ada jalan lain bagi Jokowi untuk meninggikan ambang batas persyaratan atau presidential threshold sebesar 20 persen. “Dengan angka sebesar ini, saya memprediksi hanya akan ada tiga pasangan calon presiden. Bahkan, bukan tidak mungkin bakal terjadi head to head antara Jokowi dengan Prabowo.”
Tapi, tulis Wayan, angka 20 persen presidential threshold ini sesungguhnya bisa menjadi bumerang bagi Jokowi jika mencermati konfigurasi politik. Terutama, setelah melihat tren kebangkitan kelompok Islam.
