TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat, Abas Bashari mengatakan masih ada 1,3 juta penduduk Jawa Barat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

“Itu terbentur pada alat perekaman, alat pencetaknya, dan blanko yang masih terbatas. Tapi targetnya 2017 ini mudah-mudahan beres,” kata dia di Bandung, Selasa, 25 Juli 2017.

Abas mengatakan, selain yang belum merekam, masih ada yang masih menunggu pencetakan KTP elektronik hingga data penduduknya masih dalam proses penunggal an.

Menurutnya 1,3 juta orang tersebut tinggal melakukan rekaman, untuk keseluruhan kebutuhan blanko adalah 3,6 juta penduduk.

Data agregat kependudukan terbaru di Jawa Barat mencatat dari 43 juta warga, yang wajib memiliki KTP elektornik jumlahnya 31,7 juta orang.

“Yang sudah memiliki KTP itu sekitar 29 juta orang. Semua yang wajib KTP itu ada 31 juta sekian di Jawa Barat,” kata Abas.

Abas mengatakan, perekaman dan pencetakan KTP elektronik saat ini terkendala printer alat pencetaknya yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten/kota, serta alat perekam banyak yang rusak.

“Cukup banyak juga. Tapi karena itu aset pusat, gak bisa diperbaiki oleh kita,” kata dia.

Menurut Abas, perekaman KTP elektronik untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 ditargetkan tuntas akhir tahun ini.

Kemendagri, katanya, menganggarkan tahun 2017 ini menyiapkan 25 juta blangko dan untuk Jawa Barat akan disediakan sesuai dengan kebutuhan.

Anggota KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq mengatakan, lembaganya berharap perekaman KTP elektronik untuk memastikan data pemilih bisa rampung sebelum tahapan Pilkada Gubernur 2018 dimulai.

“Kalau tahapan pemilihan gubernur Jawa Barat dimulai November 2017 ini,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Juli 2017.

Endun mengatakan, data kependudukan tersebut diharapkan valid lengkap dengan pemetaan wilayahnya. Dalam artian meng-cover pemilih di Jawa Barat. Selain itu identitas kependudukannya lengkap mulai dari nama, tempat tanggal lahir, NIK, alamat, jenis kelamin, termasuk data penduduk yang disabilitas.

Menurut Endun, data kependudukan itu dibutuhkan untuk persiapan pemilihan gubernur. Perencanaan persiapan pemilihan gubernur Jawa Barat yang disiapkan KPU saat ini masih mengandalkan data agregat kependudukan terakhir per Desember 2016.

“Data itu diperbarui setiap semester. Data bulan Juli ini mudah-mudahan sudah ada update,” kata dia.

Endung mengatakan, dalam sejumlah rapat koordinasi KPU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masalah warga wajib KTP elektronik yang belum merekam datanya itu terus dibahas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjanjikan perekaman itu tuntas sebelum tahapan dimulai.

AHMAD FIKRI