Wapres JK: Kalau PAN Ingin Mundur, Pemerintah Tak Bisa Menahan...

Reporter

Selasa, 25 Juli 2017 19:16 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVII di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juli 2017. Pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang rutin digelar setiap usai lebaran tersebut bertujuan untuk membahas tentang perkembangan perdagangan, industri, dan produktivitas perekonomian daerah di Sulsel. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keinginan Partai Amanat Nasional (PAN) menarik kader dari kursi menteri adalah hak partai. Pemerintah tidak bisa mencegah bila ada keinginan tersebut. "Ya kami kembalikan ke PAN. PAN bagaimana? Kalau PAN menginginkan itu, tentu pemerintah tidak bisa menahan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Kalla mengatakan hal ini untuk menjawab pertanyaan wartawan soal keinginan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta PAN menarik kadernya dari Kabinet Kerja. Amien melontarkan pernyataannya di sebuah acara yang ditayangkan Kompas TV.

BACA: Mengapa PAN Absen dalam Pertemuan Koalisi Partai di Istana?

Menurut Kalla, bisa saja partai menarik diri dari pemerintahan. Namun, secara etis hal tersebut harus dilakukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang mewakili Dewan Pengurus Pusat partai. "Kalau partai yang bersangkutan minta keluar enggak apa-apa, tapi itu bukan Pak Amien, harus ketua umum, sekretaris jenderal," kata Kalla.

Seperti diketahui, PAN menempatkan satu kadernya di kursi Kabinet Kerja pemerintah Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Kader PAN lain yang berada di pemerintahan adalah Soetrisno Bachir yang duduk sebagai Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

BACA: Hanafi Tanggapi Pernyataan Amien Rais Soal Reshuffle Kabinet

Meski berada di pemerintahan, PAN memiliki sikap berbeda dengan pemerintah. Contohnya adalah soal pembahasan UU Pemilu beberapa waktu lalu. Saat itu, pemerintah bersama partai-partai koalisi pendukungnya mendukung presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Namun, dalam sidang paripurna DPR, PAN justru melakukan aksi walk out karena mendukung angka ambang batas yang berbeda, yakni nol persen.

BACA: Diminta Amien Rais Berhenti Jadi Menteri, Ini Kata Asman Abnur

Asman mengatakan orientasinya saat ini adalah bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerja yang bagus. "Apa yang dibebankan kepada saya adalah memperbaiki aparatur sipil negara. Jadi saya konsentrasi menjalankan tugas yang telah diberikan Presiden," kata Asman menanggapi pernyataan Amien Rais, saat ditemui di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

AMIRULLAH SUHADA

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

23 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

7 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

9 hari lalu

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

9 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

9 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

11 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

11 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

21 hari lalu

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

22 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya