Kasus Beras, Para Penguasa Beras di 17 Provinsi Diawasi KPPU

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 24 Juli 2017 15:44 WIB

Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Ratih Purnama.

TEMPO.CO, Solo - Selama ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi sejumlah perusahaan yang menguasai produksi dan distribusi beras di 17 provinsi.

PT Indo Beras Ibu, produsen beras Cap Ayam Jago dan Maknyuss, merupakan salah satu perusahaan yang diawasi sejak lima tahun terakhir. “Ketujuh belas provinsi itu merupakan daerah penghasil beras," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin, 24 Juli 2017.
Baca: Kasus Beras: PT Indo Beras Bantah Jual Barang Subsidi

Beberapa daerah tersebut di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan.

Rata-rata terdapat lima perusahaan besar yang menguasai pengolahan serta distribusi beras di tiap-tiap provinsi. "Ada perusahaan besar yang memiliki cabang di tiap provinsi," kata Syarkawi.

Namun ada juga perusahaan yang bersifat lokal dan hanya ditemukan di satu provinsi.



Menurut Syarkawi, pada dasarnya pemerintah tidak bisa menghalangi praktik penguasaan terhadap komoditas tersebut. Namun pemerintah bisa turun tangan saat penguasaan itu disalahgunakan untuk pengaturan harga pembelian ke petani dan penjualan ke konsumen.

Simak juga: Produsen Beras Maknyuss Tipu Konsumen, Berapa Keuntungannya?

Termasuk saat terjadi gap harga yang cukup besar antara harga pembelian ke petani dan penjualan kepada konsumen.

"Seperti yang terjadi pada kasus saat ini (PT IBU,)" kata Syarkawi. Dia menyebut gap harga beras bisa terjadi karena dua hal. Kemungkinan pertama, perusahaan itu memang sengaja mengambil keuntungan yang sangat tinggi. "Bisa juga karena perusahaan itu inefisien," tuturnya.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

43 hari lalu

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

Studi Peminum Ciu di Surakarta, Mayoritas Islam Abangan

53 hari lalu

Studi Peminum Ciu di Surakarta, Mayoritas Islam Abangan

Pemilik pabrik ciu di Surakarta bahkan didapati sudah menjalani ibadah Haji.

Baca Selengkapnya

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

54 hari lalu

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.

Baca Selengkapnya

Gelar Muscab 2023, HDCI Surakarta Komitmen Ikut Promosikan Pariwisata Daerah

21 Oktober 2023

Gelar Muscab 2023, HDCI Surakarta Komitmen Ikut Promosikan Pariwisata Daerah

Promosi pariwisata daerah disebut menjadi bagian tak terpisahkan dari program touring HDCI Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Baca Selengkapnya

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.

Baca Selengkapnya

KPPU Sebut 2 Pelanggaran Penyebab Minyakita Langka dan Mahal, Apa Saja?

13 Februari 2023

KPPU Sebut 2 Pelanggaran Penyebab Minyakita Langka dan Mahal, Apa Saja?

Minyakita yang semakin langka dan mahal disebut KPPU karena maraknya pelanggaran penjualan di berbagai wilayah.

Baca Selengkapnya

Pedagang Sebut Minyakita Dijual Secara Bundling, Kemendag: Tidak Boleh

13 Februari 2023

Pedagang Sebut Minyakita Dijual Secara Bundling, Kemendag: Tidak Boleh

Kemendag melarang penjualan Minyakita secara bersyarat atau bundling yang diakui pedagang pasar.

Baca Selengkapnya

KPPU Temukan Dugaan Kemasan Minyakita Dibuka dan Dijual Sebagai Minyak Curah

13 Februari 2023

KPPU Temukan Dugaan Kemasan Minyakita Dibuka dan Dijual Sebagai Minyak Curah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali mengungkapkan hasil investigasinya ihwal penyebab harga minyak goreng bersubsidi merek Minyakita melonjak di atas batas eceran tertinggi (HET).

Baca Selengkapnya

Minyakita Langka, KPPU: Masih Banyak Pelanggaran di Berbagai Daerah

13 Februari 2023

Minyakita Langka, KPPU: Masih Banyak Pelanggaran di Berbagai Daerah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut banyak pelanggaran dalam penjualan Minyakita di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya