Ketua DPR Setya Novanto seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus E-KTP di gedung KPK, Jakarta, 10 Januari 2017. KPK mengaku memiliki bukti bahwa Ketua DPR ini berupaya menghapus fakta dengan meminta sejumlah saksi merahasiakan informasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Padang - Pengurus Partai Golkar Sumatera Barat meminta pengurus pusat segera bertindak untuk menyelamatkan Golkar setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. KPK menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik e-KTP.
"Kami berharap partai segera konsolidasi internal dalam rangka menyelamatkan partai ke depan," ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Barat Desra Ediwan, Selasa, 18 Juli 2017.
Menurut Desra, harus ada pelaksana tugas untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua umum partai. Sebab, Setya, yang sedang menjalani proses hukum di KPK, tak akan fokus memimpin partai berlambang beringin ini.
Desra mengatakan pelaksana tugas yang ditunjuk berdasarkan AD/ART partai harus segera menyiapkan musyawarah nasional luar biasa Golkar. "Munaslub di Partai Golkar harus segera disiapkan agar partai ini tetap bisa menjalankan roda organisasinya dengan pelbagai agenda politik di Tanah Air," ujar mantan Wakil Bupati Solok itu.
Desra mengatakan kasus yang sedang dijalani Setya Novanto merupakan ujian berat bagi semua kader. Namun kasus ini akan menjadikan kader Golkar semakin dewasa menghadapi pelbagai persoalan ke depannya.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam jumpa pers di gedung KPK, Senin, 17 Juli 2017. Penetapan tersangka ini setelah mencermati fakta persidangan atas terdakwa Irman dan Sugiharto terhadap kasus e-KTP tahun 2011-2012.
"KPK menetapkan SN (Setya Novanto), anggota DPR, sebagai tersangka dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp 2,3 triliun," kata Agus.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
