TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto membantah partainya selalu bersebrangan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Meski beberapa kali berbeda pendapat, namun ia menegaskan PAN masih menjaga koalisi dengan partai pendukung pemerintah.

"Kami tidak selalu bersebrangan, banyak kebijakan yang kami dukung," kata Yandri saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2017.

Ia mengatakan tiap partai pasti memiliki mekanisme dan tata cara mengelola masing-masing. Termasuk ketika PAN akhirnya memilih untuk bergabung dengan koalisi partai yang mendukung pemerintah.

Baca: Pengamat Politik Ini Yakin Akan Ada Reshuffle Kabinet Jokowi

Yandri pun meminta agar partai koalisi lain agar tidak ikut campur dalam urusan partai lain. Langkah Jokowi yang memberikan kursi menteri pada kader PAN pascabergabung dengan koalisi, juga ia apresiasi. Meski begitu, Yandri mempersilakan jika Jokowi ingin kembali mengevaluasi kebijakannya.

"Kalau misalkan menurut Pak Jokowi sudah tidak efektif dan efisien, tidak menguntungkan, Pak Jokowi dengan penilaian subjektifnya silakan. Kami tak akan ngoyo dan tak akan ngotot," kata Yandri.

Baca: Cap Jempol Darah dalam Surat Nelayan untuk Jokowi

Sejauh ini, kata Yandri, hanya ada dua kebijakan PAN yang ia nilai bersebrangan dengan pemerintahan Jokowi. Yang paling kentara, adalah terkait penolakan PAN mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Gubernur lalu. "Kalau itu dijadikan tolak ukur untuk mendepak kami, itu sudah tidak objektif," kata dia.

Terkahir, PAN mulai menunjukan gelagat tidak menyetujui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 02 tahun 2017 tentang Ormas. Yandri salah satu politikus PAN yang menyatakan penerbitan Perppu ini dapat merusak demokrasi di Indonesia.

Baca: Presiden Jokowi: Jangan Benturkan Islam dan Pancasila

Simak berita lainnya tentang PAN dan Jokowi hanya di kanal Nasional Tempo.co.

EGI ADYATAMA