TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto membantah partainya selalu mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Meski beberapa kali berbeda pendapat, Yandri menegaskan PAN masih menjaga koalisi dengan partai pendukung pemerintah.

"Kami tidak selalu berseberangan, banyak (kebijakan) yang kami dukung," kata politikus PAN tersebut saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2017.

Baca juga: Dituding Tak Loyal kepada Koalisi Pemerintah, Begini Reaksi PAN

Ia mengatakan tiap partai pasti memiliki mekanisme dan tata cara mengelola masing-masing. Termasuk ketika PAN akhirnya memilih untuk bergabung dengan koalisi partai yang mendukung pemerintah.

Ia pun meminta agar partai koalisi lain tidak ikut campur dalam urusan partai lain. Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan kursi menteri kepada kader PAN pasca-bergabung dengan koalisi, juga ia apresiasi. Meski begitu, Yandri mempersilakan jika Jokowi ingin kembali mengevaluasi kebijakannya.

"Kalau misalkan menurut Pak Joko sudah tidak efektif dan efisien, tidak menguntungkan, Pak Jokowi dengan penilaian subyektifnya silakan. Kami tak akan ngoyo dan tak akan ngotot," kata Yandri.

Sejauh ini, kata Yandri, hanya ada dua kebijakan PAN yang ia nilai berseberangan dengan koalisi partai pemerintah. Kebijaan yang paling kentara adalah terkait dengan penolakan PAN mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada pemilihan gubernur lalu. "Kalau itu dijadikan tolok ukur untuk mendepak kami, itu sudah tidak obyektif," kata dia.

PAN mulai menunjukkan gelagat tidak menyetujui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Yandri merupakan salah satu politikus PAN yang menyatakan penerbitan Perpu ini dapat merusak demokrasi di Indonesia.

EGI ADYATAMA