TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) gerah dituding tidak loyal kepada koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Yandri Susanto mengatakan yang bisa mengevaluasi peran partainya dalam koalisi adalah Presiden semata. “Yang menilai kami Presiden, bukan partai lain,” kata Yandri, Kamis, 13 Juli 2017.
Yandri menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto yang meminta PAN dikeluarkan dari koalisi. Alasannya, menurut Hasto, PAN terlihat setengah hati mendukung Jokowi. Hal ini terlihat dari sejumlah sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah.
Baca: PAN: Pansus Harus Yakinkan Publik Ini untuk Kuatkan Kinerja KPK
Partai berlambang matahari itu, misalnya, menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang diterbitkan Jokowi beberapa hari lalu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Perpu itu menimbulkan pro dan kontra sehingga tidak tepat bila ditandatangani Presiden.
Bukan hanya itu, Hasto juga menyebutkan sejumlah sikap PAN lainnya yang berseberangan dengan koalisi. Di antaranya berbeda suara dengan pemerintah yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen, serta kritik keras kepada pemerintah dari sejumlah kader PAN. “Seharusnya, kalau sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, disertai dengan implementasi dukungan kebijakan. Jangan bersikap setengah-setengah atau tidak jelas. Itu yang diperlukan PDIP,” kata Hasto saat ditemui di kantor pusat PDIP, kemarin.
Pecahnya kongsi antara PAN dan partai utama pendukung Jokowi inilah yang menyebabkan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur goyang. Asman adalah kader PAN yang baru setahun lalu bergabung dengan Kabinet Kerja. Partai ini awalnya merupakan oposisi pemerintah, tapi beralih menjadi anggota koalisi sehingga mendapat satu jatah kursi menteri. Saat ditanya mengenai reshuffle, Menteri Asman menjawab, “Saya tidak tahu. Itu urusan Presiden.”
Baca juga: Pansus Angket KPK Bergulir, PAN Pertimbangkan Siapkan Wakilnya
PAN merupakan saudara “muda” dalam koalisi partai pemerintah karena dalam pemilihan presiden 2014 tak mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. PAN menyatakan mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla setelah Zulkifli Hasan terpilih sebagai ketua umum pada 2015. Masuknya PAN dalam koalisi partai pemerintah ditandai dengan masuknya Asman pada perombakan kabinet jilid II, Juli lalu.
Bila PAN dikeluarkan dari koalisi, Jokowi didukung enam partai: PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Yandri mengatakan, “Bukan PDIP yang evaluasi koalisi.” Adapun tentang Menteri Asman, ia meminta evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja, bukan karena tekanan politik.
ISTMAN M.P. | INDRI MAULIDAR
