Denyut aktivitas bongkar muat logistik curah di Terminal Martapura Baru, Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. TEMPO/ Diananta P. Sumedi
TEMPO.CO, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merepons positif atas alternatif wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie mengatakan sudah menjalin komunikasi awal ke Kementerian Sekretariat Negara perihal wacana itu.
Menurut Abdul Haris, Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, sudah saling singgung wacana pemindahan ibu kota negara ke provinsi di ujung selatan pulau Kalimantan itu. “Kan ada pembicaraan antara Presiden dan Gubernur, tentu kami harus siap. Ini sudah luar biasa karena Kalsel salah satu alternatif,” ujar Haris Senin, 10 Juli 2017.
Haris mengaku terus menghimpun data perihal kesiapan lahan bila Presiden Joko Widodo jadi menetapkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Selatan. Namun Haris masih mengunci mulut soal penentuan kabupaten/kota mana saja yang akan dijadikan pusat pemerintahan Republik Indonesia.
“Kami kan masih mencari data seperti apa lahan yang dibutuhkan dan luasannya berapa? Ini sedang diperintahkan Gubernur. Kalau lahan relatif banyak di Kalsel, kami bisa siapkan 200 ribu hektare,” ujar Haris.
Pemerintah pusat, ujar dia, bisa memanfaatkan tanah HGU untuk menekan pembiayaan pemindahan ibu kota. Meski demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mesti menunggu keputusan resmi karena pemindahan ibu kota merupakan wewenang pemerintah pusat. Abdul Haris menolak berspekulasi daerah mana yang berpotensi besar menjadi ibu kota negara.
“Kalau memang harus ada lautnya, ya di Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru. Kalau memang satu hamparan luas, bisa di kabupaten lain,” kata bekas juru bicara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga akhir kajian selesai pada akhir tahun ini, pemerintah tidak akan membahas soal lokasi pemindahan lahan ibu kota.
Pemerintah pusat, kata Bambang, saat ini berfokus menimbang adanya kemungkinan pemindahan ibu kota yang juga efisien bagi duit negara. Kepastian lahan dan keterlibatan bantuan swasta menjadi salah satu topik utama kajian.
