Saran Koordinator ICW untuk Presiden Jokowi Soal Liburan Keluarga

Reporter

Senin, 10 Juli 2017 17:50 WIB

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming (kiri), bersama istri, Selvi Ananda dan putranya Jan Ethes serta adiknya Kaesang ikut dalam rombongan Presiden yang akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 5 Juli 2017. Putri Jokowi juga ikut dalam rombongan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait polemik mengenai keikutsertaan keluarganya dalam kunjungan kenegaraan ke Turki dan Jerman, 5-9 Juli 2017, lalu.

“Ke depan, memang lebih baik Presiden (Jokowi) dan keluarga mengambil waktu libur untuk berlibur bersama keluarga, daripada memanfaatkan agenda kenegaraan,” kata Koordinator ICW itu kepada Tempo, Senin, 10 Juli 2017.

Baca juga:
Keluarga Ikut ke Luar Negeri, ICW Ingatkan Jokowi Soal Reputasi

Menurut Adnan, dalam praktek kenegaraan, memang sah-sah saja membawa keluarga dalam tugas kenegaraan, terutama istri atau first lady. “Aturan tentu membolehkan, hanya saja seberapa penting untuk dibawa,” katanya.

Ia kemudian melanjutkan, hal tersebut berpulang kepada Presiden Jokowi. “Bagaimana Presiden menempatkan isu ini ,” katanya. “Bahwa dari sisi etis tentu ini menjadi tanda tanya besar, terutama dikaitkan dengan kebijakan pengetatan anggaran negara, efisiensi, dan antikorupsi,” kata dia, menegaskan.

Baca pula:
Keluarga Jokowi Ikut ke Luar Negeri, ICW: Sah Saja, Tapi...

“Klarifikasi memang dibuat ketika ada yang mempertanyakan, namun saya kira Presiden (Jokowi) harus mawas diri untuk tidak terjebak dengan kemungkinan adanya pihak istana yang sengaja merusak reputasinya dengan mengajak keluarga Presiden boyongan ke luar negeri,” kata Adnan Topan.

Simak:
Istana: Keluarga Jokowi Ikut ke Luar Negeri Pakai Biaya Pribadi

Polemik keluarga Presiden Jokowi ikut dalam rombongan kepresidenan ke Turki dan Jerman, sempat menjadi perbincangan masyarakat. Pihak istana pun memberikan respons, Ahad, 9 April 2017 sesaat sebelum Presiden Jokowi tiba di Tanah Air. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan sebelum melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada Plt Kepala Sekretariat Presiden, Winata Supriatna, pada Senin, 3 Juli 2017, di Istana Merdeka.

"Dalam arahan tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman mulai 5 sampai 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden," kata Bey dalam siaran persnya, Ahad, 9 Juli 2017.

Namun, di lain sisi, Adnan mengapresiasi sikap Presiden Jokowi. “Publik juga haru mengapresiasi, tidak terlibatnya anak dan keluarga ke dalam bisnis yang mengandalkan kekuasaan bapaknya, sebagaimana praktek pejabat di berbagai tempat saat ini ,” kata Koordinator ICW ini.


S. DIAN ANDRYANTO

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

6 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

8 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

16 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

17 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

18 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya