TEMPO.CO, YOGYAKARTA- - Pakar kota dan arsitektur Universitas Gadjah Mada Sudaryono menyatakan, jika pemerintah serius memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta, sebaiknya daerah yang dipilih adalah kota yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia dua yaitu di wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat.
"Kalau ALKI 1 di seputar laut Sunda, ALKI 2 di bagian timur," kata Sudaryono, Jumat 7 Juli 2017.
Alasannya, pemindahan ibu kota tidak hanya memikirkan perkembangan spasial tetapi juga sektor kelautan. Apalagi saat ini banyak didengungkan dan dibangun oleh pemerintah soal tol laut.
Memang, kata dia, secara ekologis, Jakarta sudah seharusnya tidak menjadi ibu kota. Namun, dari sisi politis dan ekonomis, tentunya pemerintah masih perlu kajian mendalam. Karena tidak mudah sekonyong-konyong memindahkan ibu kota.
"Membutuhkan waktu sekitar lima tahun hingga sepuluh tahun," kata dia.
Pemindahan ibu kota harus mempunyai strategi untuk kepentingan dalam negara maupun keuntungan di Asia Pasifik. Peningkatan sektor kelautan juga menjadi salah satu prioritas, tidak hanya sektor darat saja.
"Ada keterkaitan dengan poros maritim," begitu Sudaryono menambahkan.
Jika ibu kota dipindah ke Alur Laut Kepulauan Indonesia 2, maka akan mempercepat ekonomi kawasan Indonesia bagian timur. Perkembangan Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat jika menjadi wilayah ibu kota yang penting dan menjadi bagian dari perkembangan di Asia Pasifik.
"Bisa jadi generator atau trigger suatu pengamanan spasial dan maritim serta politik," kata dia.
"Planning dulu, baru ada pertumbuhan, jangan pertumbuhan dulu baru planning," kata Sudaryono.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang hadir di Universitas Gadjah Mada pada acara diskusi Implementasi Nilai-nilai Pancasila, Jumat, 7 Juni 2017 menyatakan, wacana pemindahan ibu kota itu masih digodok di Bappenas ( Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Pemindahan ibu kota menjadi salah satu upaya menyelamatkan ekologi Jakarta dan pemerataan ekonomi di luar pulau Jawa.
"Wacana pemindahan ibu kota memang menjadi perhatian pemerintah, kalau tidak dibuka maka tidak pernah dipikirkan," kata dia.
