Komnas HAM Panggil Menteri Luhut Soal Terumbu Karang Raja Ampat

Reporter

Kamis, 6 Juli 2017 23:00 WIB

Karang ratusan tahun yang patah akibat kandasnya Kapal MV Caledonian Sky berbendera Bahama di perairan Raja Ampat, Papua Barat, 4 Maret 2017. Kandasnya Kapal MV Caledonian Sky telah memusnahkan setidaknya delapan genus terumbu karang berusia ratusan tahun. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk mencari kejelasan terkait langkah pemerintah yang tengah mengupayakan ganti rugi perusakan terumbu karang di perairan Pulau Mansuar Kecil, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Terumbu karang itu rusak usai dilintasi kapal pesiar MV Caledonia Sky pada 4 Maret 2017 dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat.

Panggilan Komnas HAM didasari aduan yang berasal dari perwakilan masyarakat adat Suku Wawiyai, Papua Barat. “Pada 20 Juni 2017, Komnas HAM menerima surat pengaduan yang kedua kalinya dengan nomor 013/KH-CH&R/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017. Ini perihal keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah kerusakan terumbu karang oleh kapal MV Caledonia Sky,” ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Juli 2017.

Baca: Kapal Pesiar Inggris Hancurkan Terumbu Karang Raja Ampat

Menurut Natalius, masyarakat menuntut penjelasan dari pemerintah melalui Kemenko Maritim mengenai pengurusan ganti rugi tersebut. Warga adat Wawiyai pun meminta dilibatkan dalam perundingan pemerintah dengan penanggung jawab Caledonia Sky.

“Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai pemilik ulayat (wilayah) sebagai bagian dari penghormatan HAM, yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” tutur Natalius.

Simak: Kerusakan Karang Raja Ampat, Pemerintah Tuntut Caledonia Rp 6 T

Komnas HAM telah mengirim surat panggilan dan menjadwalkan pertemuan dengan Luhut pada pukul 13.00 WIB, Senin, 10 Juli 2017. “Akan meminta keterangan dari Menko Kemaritiman RI terkait dengan upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna menjamin pemenuhan hak bagi masyarakat adat di Papua Barat.”

Terumbu karang di perairan Pulau Mansuar rusak karena kandasnya Caledonia Sky. Nahkoda kapal itu diduga hanya memonitor GPS dan radar tanpa memperhitungkan pasang surut (keadaan alam). Saat dihitung, terungkap bahwa insiden itu menyebabkan kerusakan hingga 1.600 meter persegi.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Alasan Pemerintah Belanda Temui JATAM Kaltim hingga AMAN sebelum Investasi di IKN

3 jam lalu

Alasan Pemerintah Belanda Temui JATAM Kaltim hingga AMAN sebelum Investasi di IKN

Pemberintah Belanda mengaku ingin melihat langsung kondisi di IKN sebelum mereka berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

31 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Konflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung Meningkat Akibat Ekspansi Tambang Timah

4 Maret 2024

Konflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung Meningkat Akibat Ekspansi Tambang Timah

BKSDA Sumatera Selatan mencatat sebanyak 127 kasus konflik buaya dan manusia terjadi di Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Walhi Beberkan Kerusakan Lingkungan Akibat Hilirisasi Nikel di Maluku Utara: Air Sungai Terkontaminasi hingga..

29 Januari 2024

Walhi Beberkan Kerusakan Lingkungan Akibat Hilirisasi Nikel di Maluku Utara: Air Sungai Terkontaminasi hingga..

Walhi mengungkapkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan hilirisasi industri nikel di Maluku Utara.

Baca Selengkapnya

Penelitian Sebut Industri Nikel Merusak Hutan dan Lingkungan Indonesia

24 Januari 2024

Penelitian Sebut Industri Nikel Merusak Hutan dan Lingkungan Indonesia

Penelitian menyebutkan aktivitas industri nikel di Indonesia menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan secara masif.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Gibran Glorifikasi Hilirisasi Nikel Jokowi: Faktanya Merusak Lingkungan

23 Januari 2024

Greenpeace Kritik Gibran Glorifikasi Hilirisasi Nikel Jokowi: Faktanya Merusak Lingkungan

Greenpeace mengkritik Gibran yang mengglorifikasi program hilirisasi nikel Presiden Jokowi. Industri ini dinilai banyak merusak lingkungan.

Baca Selengkapnya

Di Debat Cawapres, Mahfud Kutip Surat Ar-Rum Ayat 41 Ingatkan Soal Kerusakan Alam

21 Januari 2024

Di Debat Cawapres, Mahfud Kutip Surat Ar-Rum Ayat 41 Ingatkan Soal Kerusakan Alam

Dalam debat cawapres, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan kerusakan alam di bumi terjadi karena tingkah laku manusia.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya

21 Januari 2024

TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya

Menurut Budisatrio Djiwandono, Prabowo-Gibran akan memberikan hukuman berat kepada pihak yang merusak alam.

Baca Selengkapnya

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.

Baca Selengkapnya