TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif menepis anggapan sebagian kalangan yang menyebut lembaga yang ia pimpin bakal menjadi alat politik pemerintah.

"Resikonya besar kalau Pancasila jadi alat politik," ucap Yudi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Unit kerja Pancasila, kata Yudi tidak akan melakukan politisasi Pancaila seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru.

Guna menghindari kesan politisasi itulah, kata dia, ia dan bersama Presiden Joko Widodo menunda pembentukan UKP-PIP yang semestinya diresmikan pada saat berlangsungnya kampanye Pilkada Jakarta "Kalau diluncurkan saat kampanye politik Jakarta persepsi publik ini alat politik. Presiden setuju menunda," kata Yudi.

Akhir Mei lalu, UKP-PIP resmi diluncurkan pemerintah. Payung hukum pembentukan unit kerja itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Sejumlah tokoh nasional duduk sebagai dewan pengarah, diantaranya ialah Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, dan Ma'ruf Amin.

Deputi Bidang Advokasi UKP-PIP Hariyono menilai bila ada yang menilai unit kerja ini sebagai alat politik maka pihak itu tak memahami Pancasila. Ia mengatakan UKP-PIP akan memilih mengedepankan dialog untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila. "UKP tidak akan memposisikan dirinya sebagai alat kekuasaan," kata dia.

Hari ini Yudi melantik tiga deputi di lembaga baru tersebut. Ketiga deputi ialah Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Anas Saidi yang berlatar belakang aktivis keislaman dengan jaringan yang luas di berbagai kalangan.

Deputi Bidang Advokasi Hariyono yang sebelumnya Wakil Rektor I bidang Akademik di Universitas Negeri Malang. Hariyono memiliki latar belakang pendidikan di bidang sejarah kebangsaan Pancasila.

Adapun Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Silverius Yoseph Soeharso sebelumnya adalah Ketua Pusat Studi Pancasila di Universitas Pancasila. "Cara saya memilih ini mencerminkan keragaman Indonesia," ucap Yudi di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Yudi ingin susunan deputi di Unit Pancasila menjadi titik temu antara kompetensi integritas dan representasi keberagaman.

ADITYA BUDIMAN