Soal Polemik Zonasi PPDB Siswa Baru, Mendikbud Muhadjir Menjawab

Reporter

Rabu, 5 Juli 2017 08:30 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menemui wartawan usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2016 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 25 November 2016. TEMPO/Danang Firmanto

TEMPO.CO, Pekanbaru - Kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru atau Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditanggapi beragam oleh masyarakat. Tidak sedikit warga menilai kebijakan tersebut menjadi penghambat siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhadjir Effendy membantah tudingan tersebut.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, penerapan sistem zonasi dalam PPDB siswa baru justru memberikan perlindungan kepada peserta didik mendapatkan layanan yang layak di bidang pendidikan.

Baca juga:
Bekasi Tetapkan Kuota PPDB Sistem Zonasi Sebanyak 60 Persen

"Untuk pemerataan kualitas sekolah," kata Muhadjir, seusai membuka Olimpiade Sains Nasional, di Pekanbaru, Senin, 3 Juli 2017.

Melalui sistem zonasi ini kata dia, lebih diutamakan calon peserta didik yang bertempat tinggal lebih dekat dari sekolah. Diukur atas dasar radius tempat tinggal siswa dengan gedung sekolah. "Sehingga anak yang terdekat dengan satu sekolah tidak perlu lagi cari sekolah yang jauh karena tidak diterima karena sekolah itu favorit, ini sangat menyulitkan bagi siswa kurang mampu," katanya.

Baca pula:
PPDB, Selusin Sekolah di Bandung Ditengarai Menolak Siswa Miskin

Kebijakan ini dinilai tepat terutama untuk membantu siswa kurang mampu memperoleh pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka. Diharapkan semua sekolah dapat menampung semua siswa di mana sekolah itu berada. "Tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan sekolah," ujarnya.

Selain itu, melalui sistem zonasi ini tidak ada lagi perbedaan kualitas pendidikan di sekolah yang satu dengan yang lainnya. "Tidak ada lagi perbedaan sekolah yang kualitasnya tinggi dan kualitasnya yang tertinggal," kata Muhadjir.

Simak:
PPDB, Sulawesi Selatan Tak Terima Calon Siswa dari Luar Daerah

Kebijakan zonasi dalam PPDB ini juga membantu dalam penyebaran guru dan bantuan sekolah supaya terjadi pemerataan kualitas di semua sekolah. "Meski demikian, setiap sekolah tetap memberikan slot 10 persen bagi calon peserta didik di luar zonasi lewat jalur prestasi," kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

RIYAN NOFITRA

Berita terkait

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

13 jam lalu

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

Aturan itu telah disiapkan menjelang pelaksanaan PPDB tahun ini.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

1 hari lalu

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

Bencana alam melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam sebulan terakhir.

Baca Selengkapnya

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

6 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

7 hari lalu

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

11 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

Muhadjir mengatakan, putusan terbaik perlu dibuat karena MK merupakan lembaga hukum tertinggi. Keputusan MK juga tidak bisa diganggu gugat.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

19 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

20 hari lalu

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?

Baca Selengkapnya

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

26 hari lalu

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

27 hari lalu

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

27 hari lalu

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.

Baca Selengkapnya